Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Bantah RI Didepak dari All England akibat Tak Jadi Pakai Vaksin AstraZeneca

Kompas.com - 19/03/2021, 14:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dipaksa mundurnya tim badminton Indonesia dari ajang All England 2021 dikaitkan dengan penundaan penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca oleh pemerintah.

Sejumlah warganet dalam kicauannya di akun Twitter mengungkapkan pemikiran adanya keterkaitan antara kedua hal tersebut.

"Pikiran liar saya, case All England ini adalah impact dari vaksin AstraZeneca Inggris yang diragukan Indonesia," tulis akun @Dhipo_aS dikutip, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: BPOM: Selama Masih Kajian, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tak Direkomendasikan Digunakan

"Inggris marah karena Indonesia tidak menggunakan Vaksin buatan negaranya (AstraZeneca). Coba kalau kita datang ke All England dengan alasan sudah divaksin AstraZeneca pasti mereka akan menerima kita. Ini ada unsur politik dan ekonomi," tulis akun lainnya, @39pipipi.

"Andai semua pebulutangkis Indonesia divaksin AstraZeneca sebelum berusaha bertanding di All England eh..." tulis akun @fahmi_alfansi.

Menanggapi munculnya pemikiran-pemikiran demikian, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tirmizi membantahnya.

"Hoaks itu," ujar Nadia dikutip dari laman Kompas TV, Jumat (19/3/2021).

Siti juga menjelaskan alasan mengapa Pemerintah Indonesia belum menggunakan vaksin AstraZeneca.

Baca juga: 1,4 Juta Kasus Covid-19 dan Menanti Kepastian soal Vaksin AstraZeneca

Ia memastikan bahwa penggunaan vaksin tersebut tidak jadi pun tidak benar adanya.

"Yang bilang vaksin (AztraZeneca) enggak jadi itu juga salah, karena masih dalam kajian BPOM," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait efek samping dari vaksin AstraZeneca.

"Kita juga terima dari MHRA itu BPOMnya UK, dan EMA itu European Medical Authority, mereka sekarang belum mengonfirmasi apakah ini ada korelasinya karena vaksin atau tidak," kata Budi, Senin (15/3/2021).

Sekitar 17 negara termasuk Indonesia menyatakan penundaan penggunaan vaksin AstraZeneca.

Baca juga: Kemenkes Perkirakan Vaksin AstraZeneca Siap Didistribusikan 2-3 Pekan ke Depan

Hal tersebut dikarenakan terdapat laporan kasus pembekuan darah termasuk satu kasus kematian.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com