Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

Kompas.com - 16/03/2021, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada sejumlah alasan yang membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tak perlu diserukan lagi. 

Pertama, Presiden Joko Widodo sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi dan ketentuan yang berlaku pada UUD 1945, bahwa jabatan presiden tetap dua periode.

Sehingga, tudingan bahwa Presiden menghendaki penambahan masa jabatan tidak beralasan. 

Kedua, menurut dia, banyak tokoh yang siap menjadi calon presiden pada kontestasi nasional mendatang.

"Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Hasil survey KedaiKOPI bahkan menunjukan ada 500 nama yang masyarakat siap pilih sebagai kandidat capresnya,” sebut Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan survei tersebut, ada sejumlah nama tokoh yang cukup populer di masyarakat yang berpeluang menjadi kandidat capres.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Para tokoh itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga mantan pejabat negara.

“Misalnya mantan pejabat ada Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Abraham Samad, dan Rizal Ramli. Para Menteri ya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Belum lagi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kami, dan Khofifah,” terang dia.

Selanjutnya, imbuh Hendri, masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin anak bangsa terbaik untuk menggantikan Jokowi memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi bagus, tapi kita harus berikan kesempatan juga pada anak bangsa yang bagus juga,” kata Hendri.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika muncul wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan dalih demi kepentingan rakyat, maka perlu ada referendum untuk melihat keinginan tersebut.

“Kalau ada alasan rakyat yang menghendaki (jabatan presiden 3 periode), harus diketahui rakyat yang mana? Caranya bagaimana? Ya referendum. Referendum rakyat apakah setuju presiden menjabat 3 periode atau tidak,” imbuhnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Sebagai informasi Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjabat selama tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” sebut Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi juga meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Sebab, ia menuturkan pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” terang Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com