Mahfud Tegaskan Bakamla Sentral Koordinasi Pengamanan Laut Indonesia

Kompas.com - 16/03/2021, 13:13 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi pusat pengamanan laut Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud usai menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla dan Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

"Bakamla menjadi sentral koordinasi," ujar Mahfud, Selasa (16/3/2021).

Kendati menjadi sentral pengamanan, kata Mahfud, hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya mengamankan perairan Indonesia.

Baca juga: Bakamla Serahkan Berkas Penyidikan Tanker Iran dan Panama ke Kemenhub

"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata Mahfud.

Diketahui, selama ini pengamanan laut kerap terjadi tumpang tindih kewenangan instansi. Salah satunya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini juga yang menjadi pekerjaan rumah (PR) agar segera dibenahi.

Selain itu, lanjut Mahfud, Bakamla juga mempunyai PR lain, yakni pembenahan administrasi di internal Bakamla.

Mengingat, Bakamla sebelumnya pernah mempunyai masalah terkait administrasi.

Baca juga: Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Ia pun mengharapkan Bakamla terus memperbaiki terkait administrasi.

"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang ini sudah lebih terbuka, administrasi lebih bagus dan sebagainya," kata Mahfud.

"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.