Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila

Kompas.com - 13/03/2021, 11:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, mayoritas umat Islam di Indonesia sepakat dengan ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam diskusi daring bertajuk "Understansing Indonesia Muslims Culture" yang digelar Sabtu (13/3/2021).

"Secara umum umat Islam Indonesia menganggap bahwa posisi agama sangat penting bagi kehidupan mereka," ujar Yaqut.

Baca juga: Kekhawatiran Umat Islam Indonesia akan Status Halal Vaksin Covid-19 Disorot Media Amerika

Dirinya merujuk sebuah survei yang dilakukan pada 2020. Survei itu menyebutkan, sebanyak 98 persen masyarakat muslim di Indonesia berpendapat bahwa agama penting bagi hidup mereka.

Menurut Yaqut, angka ini lebih tinggi dari negara-negara di Timur Tengah.

Yaqut juga mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia berpandangan moderat dan sepakat dengan ideologi Pancasila. 

"Sebanyak 81,6 persen muslim Indonesia setuju dengan Pancasila. Ini merupakan modal dasar yang sangat bagus bagi negara kita," tutur Yaqut.

Dalam kesempatan yang sama, Yaqut pun mengungkapkan, pada 2010 Indonesia menyumbang 13,07 persen penduduk muslim dunia. Jumlah ini lebih besar daripada Pakistan, Bangladesh dan India.

Kemudian, secara nasional, proporsi penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduk di Tanah Air. Persentase itu setara dengan 227 juta jiwa.

Dari sisi kepulauan, mayoritas penduduk muslim ada di pulau Jawa dan Sumatera.

Baca juga: Jokowi: Bank Syariah Indonesia Tak Hanya untuk Umat Islam

Lalu dari sisi organisasi sosial keagamaan, mayoritas umat islam di Indonesia terafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Yang mana, sebanyak 59,2 persen muslim Indonesia berafiliasi dengan NU dan 10,6 persen berafiliasi dengan Muhammadiyah.

"Dan sisanya tersebar di ormas-ormas lain," tambah Yaqut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com