Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2021, 10:17 WIB

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon mengatakan, kasus Rohingya akan sulit diselesaikan di bawah genggaman militer Myanmar.

“Di era sipil saja, pemimpinnya takut kepada militer. Sekarang dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah,” kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Fadli bercerita, dirinya pernah mengunjungi kamp pengungsian Cox Bazar di perbatasan Bangladesh pada akhir 2017. Ia menyaksikan ratusan ribu warga Rohingya selamat dari kekejaman dan penindasan militer.

“Saya bertemu dengan Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kofi Annan yang sedang melakukan investigasi untuk Annan Report. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut,” cerita Fadli.

Baca juga: Polri Terima Laporan terhadap Fadli Zon yang Diduga Beri Like pada Konten Pornografi

Sebagai catatan, sejak 2017, ratusan ribu etnis Rohingya di Myanmar diusir dan tidak memiliki tempat bermukim. Akibatnya, mereka mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Untuk itu, Fadli mengimbau agar Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bisa melakukan tindakan progresif untuk menyikap persoalan yang terjadi di Myanmar.

“Menurut saya, ASEAN perlu mendorong dialog dan power sharing antar fraksi yang terlibat konflik. Selama ini ASEAN terkesan lamban dan tidak berdaya dalam mengatasi berbagai persoalan semacam itu,” katanya.

Ketidakberdayaan ASEAN, lanjut Fadli, dibuktikan dengan panjangnya kasus penyelesaian etnis Rohingya di negara yang dipimpin oleh Presiden Win Myint tersebut.

Baca juga: Beri Like pada Konten Pornografi di Twitter, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR

Politisi yang pernah dipercaya menjadi Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia (GOPAC) di tahun 2015-2019 tersebut menegaskan, ASEAN harus bisa menafsirkan pesan nonintervensi secara lebih gamblang.

Sebab, menurut Fadli, prinsip tersebut telah lama membelenggu ASEAN dalam melakukan tindakan penting untuk menyelesaikan konflik di negara-negara anggotanya.

“Menghormati negara lain itu penting. Namun asas nonintervensi tidak harus dimaknai bahwa ASEAN pasif atas situasi Myanmar. Saya mendorong agar pemerintah Indonesia menginisiasi dialog tersebut” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadli menilai, kudeta militer tersebut tidak hanya menandai kemunduran demokrasi Myanmar, tapi juga mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.

Baca juga: Amien Rais, Mardani, Fadli Zon, hingga Gatot Nurmantyo Hadiri Reuni 212 Online

Sebagai anggota parlemen, Fadli mengaku prihatin. Sebab, kudeta itu dilakukan saat parlemen baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Myanmar 2020 baru terbentuk.

“Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi,” ujar Fadli.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) bisa segera mengambil sikap atas huru-hara politik di negeri pagoda emas tersebut.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin (1/2/2021), militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar. Sejumlah pemimpin sipil, seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, berserta pejabat negara dan tokoh politik lain, telah ditangkap dan ditahan pihak militer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.