KILAS

Soal Kudeta Militer Myanmar, Fadli Zon: Kasus Rohingya akan Semakin Diabaikan

Kompas.com - 03/02/2021, 10:17 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/Man (dpr.go.id)Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon mengatakan, kasus Rohingya akan sulit diselesaikan di bawah genggaman militer Myanmar.

“Di era sipil saja, pemimpinnya takut kepada militer. Sekarang dengan kudeta militer dan krisis politik, kasus Rohingya akan semakin diabaikan pemerintah,” kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Fadli bercerita, dirinya pernah mengunjungi kamp pengungsian Cox Bazar di perbatasan Bangladesh pada akhir 2017. Ia menyaksikan ratusan ribu warga Rohingya selamat dari kekejaman dan penindasan militer.

“Saya bertemu dengan Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kofi Annan yang sedang melakukan investigasi untuk Annan Report. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut,” cerita Fadli.

Baca juga: Polri Terima Laporan terhadap Fadli Zon yang Diduga Beri Like pada Konten Pornografi

Sebagai catatan, sejak 2017, ratusan ribu etnis Rohingya di Myanmar diusir dan tidak memiliki tempat bermukim. Akibatnya, mereka mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Fadli mengimbau agar Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bisa melakukan tindakan progresif untuk menyikap persoalan yang terjadi di Myanmar.

“Menurut saya, ASEAN perlu mendorong dialog dan power sharing antar fraksi yang terlibat konflik. Selama ini ASEAN terkesan lamban dan tidak berdaya dalam mengatasi berbagai persoalan semacam itu,” katanya.

Ketidakberdayaan ASEAN, lanjut Fadli, dibuktikan dengan panjangnya kasus penyelesaian etnis Rohingya di negara yang dipimpin oleh Presiden Win Myint tersebut.

Baca juga: Beri Like pada Konten Pornografi di Twitter, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR

Politisi yang pernah dipercaya menjadi Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia (GOPAC) di tahun 2015-2019 tersebut menegaskan, ASEAN harus bisa menafsirkan pesan nonintervensi secara lebih gamblang.

Sebab, menurut Fadli, prinsip tersebut telah lama membelenggu ASEAN dalam melakukan tindakan penting untuk menyelesaikan konflik di negara-negara anggotanya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin di DPR

Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin di DPR

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.