Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Kontra-AHY Belum Daftarkan Kepengurusan Hasil KLB ke Kemenkumham

Kompas.com - 12/03/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga kini belum mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan susunan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut disampaikan oleh mantan politisi Demokrat Jhoni Allen Marbun saat menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers, Kamis (11/3/2021) di Jakarta.

"Itu memang kami sedikit lengah. Kami tidak ada maksud lain-lain. Dokumentasi saja kami sedang mengumpulkan dari orang-orang yang bawa kamera," kata Jhoni dalam konferensi pers yang digelar di rumah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kamis, dikutip dari Antara.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Klaim KLB Deli Serdang Sah dan Konstitusional

Ia mengatakan, pihaknya masih menyusun bukti-bukti pendukung sebelum dokumen lengkap hasil KLB diserahkan ke Kemenkumham.

Pernyataan Jhoni tersebut juga mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa kubu kontra-AHY telah menyerahkan hasil KLB ke Kemenkumham.

Sebelumnya, pendukung KLB Ilal Ferhard sempat menyebut pihaknya telah menyerahkan hasil kongres ke Kemenkumham, pada Selasa (9/3/2021).

Namun, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto mengatakan, belum menerima dokumen terkait hasil KLB Deli Serdang.

Atas simpang siur pemberitaan itu, Jhoni menuturkan ada pengurus partai versi KLB yang terlalu bersemangat.

"Ini saudara saking semangat, ya enggak apa-apa juga," ujarnya.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Lebih lanjut ia menegaskan, pengurus KLB tidak akan terburu-buru mendaftarkan hasil kongres ke Kemenkumham.

Jhoni juga belum dapat memperkirakan kapan dokumen tersebut akan diserahkan ke Kemenkumham.

"Sesegera mungkin, tidak perlu terburu-buru," ucapnya.

Jhoni Allen merupakan politisi Demokrat sebelum dipecat lantaran terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Jhoni bersama enam kader Partai Demokrat lainnya dipecat pada 26 Februari 2021.

Dalam KLB Deli Serdang, Jumat (5/3/2021), Jhoni membacakan keputusan hasil kongres yang menyatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com