Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Kontra-AHY Belum Daftarkan Kepengurusan Hasil KLB ke Kemenkumham

Kompas.com - 12/03/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga kini belum mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan susunan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut disampaikan oleh mantan politisi Demokrat Jhoni Allen Marbun saat menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers, Kamis (11/3/2021) di Jakarta.

"Itu memang kami sedikit lengah. Kami tidak ada maksud lain-lain. Dokumentasi saja kami sedang mengumpulkan dari orang-orang yang bawa kamera," kata Jhoni dalam konferensi pers yang digelar di rumah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kamis, dikutip dari Antara.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Klaim KLB Deli Serdang Sah dan Konstitusional

Ia mengatakan, pihaknya masih menyusun bukti-bukti pendukung sebelum dokumen lengkap hasil KLB diserahkan ke Kemenkumham.

Pernyataan Jhoni tersebut juga mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa kubu kontra-AHY telah menyerahkan hasil KLB ke Kemenkumham.

Sebelumnya, pendukung KLB Ilal Ferhard sempat menyebut pihaknya telah menyerahkan hasil kongres ke Kemenkumham, pada Selasa (9/3/2021).

Namun, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto mengatakan, belum menerima dokumen terkait hasil KLB Deli Serdang.

Atas simpang siur pemberitaan itu, Jhoni menuturkan ada pengurus partai versi KLB yang terlalu bersemangat.

"Ini saudara saking semangat, ya enggak apa-apa juga," ujarnya.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Lebih lanjut ia menegaskan, pengurus KLB tidak akan terburu-buru mendaftarkan hasil kongres ke Kemenkumham.

Jhoni juga belum dapat memperkirakan kapan dokumen tersebut akan diserahkan ke Kemenkumham.

"Sesegera mungkin, tidak perlu terburu-buru," ucapnya.

Jhoni Allen merupakan politisi Demokrat sebelum dipecat lantaran terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Jhoni bersama enam kader Partai Demokrat lainnya dipecat pada 26 Februari 2021.

Dalam KLB Deli Serdang, Jumat (5/3/2021), Jhoni membacakan keputusan hasil kongres yang menyatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com