Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Kompas.com - 09/03/2021, 13:29 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa Kementerian Sosial ingin manjalankan strategi hadapi pandemi Covid-19 tanpa membebani lebih banyak lagi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Risma menyebut, selain memberikan bantuan sosial pada warga yang membutuhkan, ia ingin melakukan pemberdayaan sehingga masyarakat dapat meningkatkan ekonomi di tingkat keluarga.

"Caranya adalah memberdayakan, saya besok akan ke Suku Anak Dalam, besok saya mau bawa kambing, kita serahkan pada mereka, masing-masing Kepala Keluarga (KK) masih saya usahakan untuk dapat dua pasang," jelas Risma dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Saat Elektabilitas Risma Sebagai Calon Gubernur DKI Lampaui Anies. . .

Selain itum Risma mengatakan, Kemensos sedang mengupayakan agar jalur retribusi beras di NTT bisa mengambil dari Merauke, Papua.

Hal itu diupayakan Risma, agar harga beras bisa lebih murah di NTT. Di sisi lain, Merauke juga mendapatkan keuntungan.

"Kami akan membuat akses dari Merauke agar surplus beras kita pindah ke NTT, sehingga NTT tidak harus mengambil beras dari Jawa. Sehingga di Merauke bisa dapat pasar di NTT, tentunya pasti harus lebih murah. Ini kita coba selesaikan," papar Risma.

Menurut Risma saat ini yang dibutuhkan selain memberikan bantuan sosial (bansos) adalah membangun sistem ekonomi yang kuat hingga masyarakat di daerah, bahkan pedalaman.

Jika masyarakat difasilitasi oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomiannya, bisa membantu untuk menghadapi pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.

Saat ini Risma mengaku Kemensos sedang memperbaiki data tentang pemberian bansos.

"Saya mencoba memperbaiki sistem dan data semaksimal mungkin dan seefektif mungkin untuk bagaimana warga yang membutuhkan lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan layanannya," katanya.

Baca juga: Dirjen PFM Kemensos: Risma Cermati Akurasi Data KPM Penerima BST

Ia mencontohkan dengan melakukan pendataan ulang pada masyarakat penerima bantuan. Jika ia ternyata sudah meninggal, Risma melanjutkan, bantuannya bisa dialihkan pada masyarakat yang lain.

"Kalau ia sudah meninggal dan kita cek di keluarga itu sudah tidak ada yang perlu dibantu. Bulan depannya (bansos) bisa digunakan untuk warga lain yang membutuhkan," pungkas Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com