Kompas.com - 09/03/2021, 11:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pernyataan setelah selesai diperiksa oleh Polda Metro Jaya KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pernyataan setelah selesai diperiksa oleh Polda Metro Jaya
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin reklamasi Pulau I.

Dengan begitu, MA membatalkan putusan di tingkat sebelumnya serta menolak gugatan yang dilayangkan pengembang Pulau I yakni, PT Jaladri Kartika Pakci.

Artinya, izin reklamasi Pulau I tetap dicabut sesuai surat keputusan (SK) Gubernur DKI.

“Kabul PK. Batal judex facti PT Adili kembali, tolak gugatan,” demikian bunyi amar putusan yang dilansir dari situs MA, Selasa (9/3/2021).

Perkara dengan nomor 32 PK/TUN/2021 itu diputus pada 4 Maret 2021, dengan majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Hary Djatmiko, serta Supandi.

Baca juga: Janji-janji Anies yang Dipertanyakan, dari Hentikan Reklamasi hingga Laksanakan Naturalisasi Sungai

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018.

SK itu yang kemudian digugat oleh PT Jaladri Kartika Pakci selaku pengembang Pulau I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2019.

Oleh PTUN Jakarta, SK tersebut dinyatakan batal dan Gubernur DKI selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut SK itu.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mewajibkan Gubernur DKI untuk memperpanjang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh pengembang.

Baca juga: Walhi Sarankan Pemerintah Audit Lingkungan Sebelum Manfaatkan Pulau Reklamasi

Anies pun mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Maka dari itu, Anies kemudian mengajukan permohonan PK ke MA pada 18 Januari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X