Kompas.com - 09/03/2021, 11:12 WIB
Airlangga Hartarto DOK KEMENKO PEREKONOMIANAirlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran klaster kesehatan dalam pagu anggaran KPC PEN 2021 meningkat hampir 300 persen dari tahun sebelumnya.

Anggaran ini nantinya mengakomodasi pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T) hingga program vaksinasi.

"Dari sektor (klaster) kesehatan, anggaran tahun ini dibanding tahun lalu pada PEN itu naik 300 persen," ujar Airlangga dalam talkshow virtual yang ditayangkan YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).

"Dengan kenaikan 300 persen itu artinya 3T dan vaksinasi dimasukkan dalam anggaran," lanjutnya.

Dalam paparannya, anggaran klaster kesehatan KPC-PEN pada 2021 tercatat sebesar Rp 176,40 triliun. 

Baca juga: UPDATE: Tambah 37 di Qatar, Total 3.788 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Airlangga melanjutkan, secara total, anggaran KPC-PEN pada 2021 hampir mendekati Rp 700 triliun.

"Tahun ini kita menaikkan anggarannya mendekati Rp 700 triliun Jadi kalau tahun kemarin realitasnya Rp 579 triliun. Nah sekarang pemerintah menaikkan," ungkap Airlangga.

"Tapi rumusannya sama, tetap ada lima kebijakan utama, yakni perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, program prioritas serta inserntif usaha," jelasnya.

Selain pagu untuk klaster kesehatan, alokasi anggaran KPC PEN untuk 2021 yakni klaster perlindungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun, klaster dukungan UMKM Rp 184,83 triliun, klaster program prioritas Rp 122,42 trilun dan klaster insentif usaha sebesar Rp 58,47 triliun.

Sehingga, secara total rincian anggaran KPC-PEN pada 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X