Kompas.com - 08/03/2021, 13:42 WIB
Foto kompilasi pada Jumat (5/3/2021) memperlihatkan, Moeldoko (kiri atas) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri bawah) menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. ANTARA FOTO/ENDI AHMAD-ASPRILLA Foto kompilasi pada Jumat (5/3/2021) memperlihatkan, Moeldoko (kiri atas) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri bawah) menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat yang dibesut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini tengah mengalami dualisme, akibat terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Berlangsungnya KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memancing reaksi negatif. Menariknya, reaksi negatif itu tak hanya datang dari internal Demokrat, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk partai politik lain seperti Partai Nasdem.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahkan langsung menyampaikan keprihatinannya atas dualisme yang terjadi di Partai Demokrat.

Surya Paloh berharap seluruh pihak yang terkait dengan dualisme di Partai Demokrat dapat menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia pun meminta semua pihak baik yang berada di internal maupul di luar Partai Demokrat menghormati kedaulatan partai besutan SBY tersebut.

"Bagaimana pun, Demokrat adalah partai yang telah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi kita. Demokrat memiliki kedaulatannya yang oleh karena itu, jangan sampai, masalah atau kemelut yang terjadi tidak mengindahkan norma dan kewibawaan partai," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya.

Dualisme Partai Demokrat juga memancing kritik dari berbagai pihak lantaran perebutan tampuk kekuasaan dilakukan oleh Moeldoko selaku pejabat yang berada di lingkaran Istana Kepresidenan.

Baca juga: Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Predikat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tak langsung membuat publik berspekulasi adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya melengserkan klan SBY dari kuris Ketua Umum Demokrat.

Ditambah pula, Moeldoko bukanlah kader yang sejak lama turut berkeringat membesarkan Demokrat. Nama Moeldoko diorbitkan secara tiba-tiba oleh para kader Demokrat yang bersebrangan dengan AHY selang sebulan sebelum KLB diselenggarakan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X