Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Kompas.com - 08/03/2021, 13:01 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia berhasil mengembangkan prototipe radar pasif untuk memperkuat keamanan udara dan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perangkat elektronik buatan Indonesia tersebut berfungsi untuk mendeteksi target dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri.

Adapun pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) ini merupakan bagian dari kebutuhan radar nasional khususnya kebutuhan radar pasif untuk Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Kepala pusat penelitian dan pengembangan (Kapuslitbang) alat peralatan pertahanan (Alpalhan) Balitbang Kemhan Brigjen TNI Rosidin mengatakan, radar pasif yang Balitbang kembangkan ini mampu menangkap semua pergerakan target di udara tanpa terdeteksi oleh pihak lawan.

Radar pasif ini sistem pendeteksinya menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari target itu sendiri,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com, di Kantor Balitbang Kemhan, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Dukung Aktivitas Pertahanan Negara, Pertamina Penuhi Kebutuhan Energi Kemhan

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Matra Udara Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan Kolonel Tek Bambang Edy menambahkan, radar pasif dapat menentukan lokasi target dengan memanfaatkan sumber sinyal, dari frekuensi televisi, radio, dan pesawat. Metode tersebut dinamakan dengan passive location.

Dalam kesempatan yang sama, Kabalitbang Kemhan Marsekal Madya (Marsda) TNI Julexi Tambayong mengatakan, salah satu kelebihan dari radar pasif ini mampu mendeteksi keberadaan “pesawat siluman” (stealth).

Seperti diketahui, pesawat siluman dirancang untuk mengalihkan pantauan radar dengan menggunakan teknologi siluman sehingga sulit untuk dideteksi.

Dengan teknologi tersebut, pesawat siluman dapat dengan mudah menyusup ke wilayah suatu negara untuk dapat melakukan kegiatan spionase maupun serangan tiba-tiba (stealth attack).

“Pesawat siluman ini dengan teknologinya tidak bisa terdeteksi keberadaannya oleh radar aktif biasa. Kalaupun bisa dideteksi, malah radar (radar aktif) tersebut menjadi sasarannya. Keberadaan radar pasif ini dapat mengisi celah yang tidak terjangkau oleh radar aktif di area perbatasan. Maka dari itu, nanti akan kami buat mobile untuk disebar ke (seluruh) NKRI,” ujarnya.

Baca juga: Wamenhan Sebut Pembebasan Bea Impor Pengadaan Senjata untuk Peningkatan Alutista

Ia menyebutkan, radar pasif memiliki keunggulan yang tidak dimiliki radar aktif, yakni ukurannya yang kecil sehingga mudah dikerahkan, tahan terhadap deteksi electronic support measure (ESM), dan sulit dilumpuhkan.

Alat ini juga dapat dioperasikan dengan remote dan stand alone. Secara susunan, radar pasif terdiri dari empat unit perangkat, yakni satu master station dan tiga remote station.

Adapun master station adalah pusat kendali dari radar pasif yang berada di dalam truk. Sementara itu, remote station merupakan perangkat pendeteksi sinyal yang dilengkapi dengan antena, tower mast, data link, dan receiving signal processing.

Monitor kendali untuk radar pasifFikri Monitor kendali untuk radar pasif

Agar berfungsi maksimal, keempat perangkat tersebut harus diletakkan dengan jarak masing-masing minimal 15 kilometer (km) antartitik.

Tujuannya untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan target dalam bentuk tiga dimensi (3D). Berdasarkan uji coba di lapangan, radar pasif memiliki jangkauan sejauh 70 kilometer (km).

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com