Kompas.com - 07/03/2021, 10:33 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Andi HartikMantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengaku pernah didatangi seseorang untuk terlibat dalam upaya kudeta atau penggulingan inskonstitusional terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Gatot dalam sesi wawancara di kanal Youtube Bang Arief pada Jumat (5/3/2021), tepatnya sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra-AHY yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.

"Ada juga yang datang sama saya. Datang, 'Wuh, menarik juga'. Saya bilang, gimana prosesnya? 'Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan', 'Bapak nanti pasti deh begini, begini'. Oh begitu ya, saya bilang begitu gitu," ujar Gatot dilansir dari video di akun Instagram miliknya, @nurmantyo_gatot, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Setelah mendengar tawaran tersebut, mantan Panglima TNI itu justru langsung mengingat sosok Presiden ke-6 sekaligus Ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini lho, 'Saya ini bisa naik bintang satu, bintang dua, taruh lah itu biasalah. Tapi kalau begitu saya naik bintang tiga itu Presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti Presiden tahu. Apalagi Presidennya tentara waktu itu Pak SBY ya kan. Tidak sembarangan gitu," kata Gatot.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika mencium tangan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.Istimewa Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika mencium tangan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bahkan saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana, 'Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat'. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. 'Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja, selamat'. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi," sambung Gatot.

Gatot mengakui, bahwa SBY merupakan presiden yang telah membantunya meraih prestasi di dunia kemiliteran.

Berkat jasa besar SBY itu lah yang membuat Gatot tanpa berpikir dua kali langsung menolak tawaran kudeta terhadap AHY.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

"Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo, kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel (kudeta) anaknya," imbuh Gatot.

Sebagaimana diketahui, Demokrat belakangan ini tengah dilanda berbagai polemik.

Puncaknya adalah terselenggaranya KLB kubu kontra-AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Di mana KLB tersebut menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Baca juga: KLB Deli Serdang Disebut Ilegal dan Abal-abal, 6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X