Kompas.com - 06/03/2021, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.

Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.

Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis.

Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," ujar Siti Zuhro.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Harus Evaluasi Moeldoko

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam Kongres Luar Biasa yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara itu, AHY menyebut KLB yang tersebut tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional karena digelar tanpa memenuhi syarat yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat serta dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X