Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Kompas.com - 06/03/2021, 13:03 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diharapkan dapat bersikap profesional dalam menghadapi kisruh di internal Partai Demokrat yang melahirkan ketua umum baru versi kongres luar biasa (KLB), yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

KLB itu digelar oleh para eks kader Partai Demokrat yang berseberangan dengan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyo (AHY).

"Tentu hasil KLB ini akan dibawa ke Kemenkumham. Saya kira profesionalitas dan independensi Menkumham penting dalam menghadapi situasi Partai Demokrat ini. Menteri harus netral dalam posisinya sesuai standar hukum yang rigid," kata peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Menurut Arya, sementara ini kepemimpinan AHY masih cukup kuat secara hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan kadang persoalan hukum tidak cukup untuk mempertahankan legalitas kepengurusan partai.

Bertalian dengan itu, Arya pun meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap soal penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, polemik tersebut melibatkan anggota kabinet.

"Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi," ucapnya.

Baca juga: Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

Arya menduga, KLB itu tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan AD/ART Partai Demokrat. Misalnya, soal jumlah kehadiran pengurus tingkat DPD dan DPC.

Berdasarkan AD/ART, KLB harus dihadiri 2/3 dari jumlah pimpinan DPD dan 1/2 dari DPC dan disetujui majelis tinggi partai.

"Kalau kita lihat data yang disampaikan Demokrat, hampir semua pemilik suara yang sah tidak hadir di sana. Dari syarat administratif saya kira jadi persoalan," tutur Arya.

Baca juga: Moeldoko Klaim KLB Demokrat Kubu Kontra-AHY Konstitusional

Sebelumnya, KLB yang digagas para eks kader Partai Demokrat, meminang Moeldoko sebagai ketua umum, Jumat (5/3/2021). Moeldoko pun menyatakan kesediaannya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta KLB.

Selain itu, KLB juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Marzuki Alie mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024.

"Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X