Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Kompas.com - 05/03/2021, 17:02 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

PANCASILA sebagai dasar dan ideologi negara telah lama absen dalam diskursus masyarakat umum. Sekiranya dalam diskursus saja terlewat, maka jauh panggang dari api rasanya jika berharap ia dipraktikkan secara konsisten oleh tiap-tiap warga negara dari Merauke hingga Sabang. Pernyataan ini bukan isapan jempol belaka, mengacu pada hasil riset dari beberapa lembaga terkemuka di republik ini.

Pada 2017 lalu, Center for Strategic and International Studies (CSIS), melakukan survei mengenai Pancasila, yang hasilnya tidak sedikit masyarakat yang menghendaki ideologi lain bagi Indonesia. Sekurang-kurangnya, 10 persen milenial menyetujui jika Pancasila diganti oleh ideologi lain.

Riset lain dilakukan juga oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang pro Pancasila semakin menurun. Dalam survei LSI tersebut dijelaskan, pada 2005 publik yang pro Pancasila masih mencapai 85,2 persen.

Lima tahun kemudian, pada 2010, prosentasenya turun tinggal 81,7 persen. Lalu pada 2015, turun kembali menjadi 79,4 persen. Sementara di survei 2018, angkanya semakin mengecil tinggal 75,3 persen masyarakat yang pro Pancasila. Penurunan jumlah hingga 10 persen tentu tidak boleh dianggap sepele, apalagi diabaikan begitu saja.

Berikutnya survei dari Alvara Research Center yang hasilnya mendapatkan, 19,4 persen PNS tidak setuju Pancasila. Survei Alvara ini dilakukan pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Sebuah hasil yang sangat mencengangkan, mengingat PNS hidup dari gaji rakyat yang berasal dari latar belakang bermacam-macam, dan semestinya di pundak PNS lah Pancasila dapat ditegakkan dan dijaga secara terus-menerus.

Survei mutakhir dilakukan oleh Komunitas Muda Pancasila, “komunitas anak muda milenial yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara mengamalkan nilai nilai Pancasila”, muncul sejak 2018 lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka menyatakan telah memiliki 400 anggota dari alumni Sekolah Pancasila Muda. Pada Mei 2020 lalu, komunitas ini melakukan survei mengenai Pancasila, dengan sasaran usia 18-25, yang aktif menggunakan instagram dan facebook, baik yang tinggal di kota besar maupun di kawasan rural di 34 provinsi.

Hasilnya hanya 61 persen yang masih yakin dan setuju bahwa Pancasila sangat penting dan relevan. Sementara 19,5 persen menganggap netral atau biasa saja terhadap Pancasila. Sedangkan 19,5 persen lainnya merasa Pancasila tidak lagi dianggap penting atau relevan bagi kehidupan mereka.

Temuan survei dari Komunitas Muda Pancasila ini senada dengan survei LSI pada 2018 di atas. Sungguh merupakan PR yang amat besar untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pancasila, terlebih di kalangan Gen Y (lahir 1981-1996) sebesar 25,87 persen, Gen Z (1997-2012) sejumlah 27,94, dan Generasi Alfa (2013- dst) sejumlah 10,88 persen, yang sekarang mulai memasuki usia SD.

Padahal, berdasarkan hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2020 lalu, jumlah tiga generasi ini mencapai 64,69 persen, artinya separuh lebih dari total populasi Indonesia saat ini yaitu 270,20 juta jiwa.

Mengapa Pancasila tidak dikenali publik?

Ada banyak argumentasi mengapa Pancasila tidak lagi menghiasi ruang publik kita. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, dalam disertasinya misalnya menyatakan “terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998.”

Baru di era Presiden Jokowi, itupun tahun ketiga, dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada 2018 lalu, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), hingga saat ini.

Sementara dari banyak survei diketahui bahwa Pancasila tidak lagi diajarkan secara tersendiri di sekolah, burung Garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebatas tertempel dengan rapi di dinding-dinding kelas maupun perkantoran pemerintah namun miskin implementasi, pun sekadar seremonial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.