Kompas.com - 05/03/2021, 16:53 WIB
Warga melintas di depan mural bertema COVID-19 di Kemplayan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/2/2021). Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan yaitu mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHAWarga melintas di depan mural bertema COVID-19 di Kemplayan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/2/2021). Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada periode pertama mampu menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 sekitar 17,27 persen dalam sepekan, untuk itu Pemerintah kembali memperpanjang PPKM mikro selama dua pekan yaitu mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal mengatakan, perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dilakukan karena kebijakan ini dinilai berhasil menekan angka kasus harian Covid-19 lebih dari 50 persen.

"Total menekan rata rata kasus positif harian lebih dari 50 persen. Besar kemajuan sehingga perlu diteruskan sehingga menekan sampai titik terendah," kata Syafrizal kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Diketahui, pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan PPKM berskala mikro hingga 22 Maret 2021.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

"Pemberlakuan PPKM mikro diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021," dikutip dari Inmendagri, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Adapun kebijakan ini diterapkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaan PPKM dilakukan di daerah yang memenuhi salah satu kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Selama PPKM, tempat kerja atau perkantoran wajib menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 50 persen, serta work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

Sektor yang terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X