Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Kompas.com - 05/03/2021, 11:40 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berpikir bahwa persoalan itu hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat. Luhut menekankan, pemerintah pusat juga memerlukan bantuan dari daerah.

"Jangan pemerintah daerah berpikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana memobilisasi kekuatan di daerah," jelas Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Bencana, Jokowi: Jangan Hanya Sibuk Susun Aturan

Luhut kemudian mengingatkan para kepala daerah dari 8 wilayah yang dianggap rawan bencana untuk mempersiapkan berbagai strategi.

Delapan wilayah itu meliputi Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda di Banten, Bali Selatan, Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman," tegas Luhut.

Dalam upaya pencegahan bencana seperti tsunami, gempa, banjir hingga gunung berapi, Luhut menyebut akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia akan meminta Sri Mulyani untuk menganggarkan pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

"Kita dorong kemarin. Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan," jelas Luhut.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

Dalam proses pembuatan sistem dan alat deteksi dini bencana, Luhut juga meminta agar produksinya melibatkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

"Jangan semua impor saja. Sehingga ciptakan lapangan kerja," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) terdapat enam gunung darat dan bawah laut yang berpotensi timbulkan tsunami.

Baca juga: Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Keenam gunung tersebut yakni Gunung Anak Krakatau (Lampung Selatan, Lampung) Gunung Tambora (Dompu, NTB), (Gunung Rokatenda (Sikka, NTT) , Gunung Ile Werung (Lembata, NTT) Gunung Ruang (Sitaro, Sulawesi Utara) dan Gunung Gamkonora (Halmahera Barat, Maluku Utara).

"Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri ada enam gunung api. Tapi yang berpotensi ada dua, yaitu Gunung Hobal dan Gunung Banua Wuhu, karena letaknya kedalamannya kurang dari 200 meter, kalau beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono.

Adapun empat gunung bawah laut lainnya yaitu Gunung Yersey, Gunung Emperor Of China, Gunung Nieuwerkerk dan Gunung Sangir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com