Kompas.com - 05/03/2021, 09:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, posko penanganan Covid-19 di sejumlah desa terkendala dana.

Berdasar laporan sejumlah desa, ditemukan bahwa penyaluran dana desa untuk operasional posko penanganan Covid-19 belum merata.

"Berdasarkan hasil pelaporan beberapa desa yang bergilir untuk memaparkan perkembangan kinerja poskonya saat ini kendala ialah kecepatan penyaluran dana desa  yang belum merata," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: UPDATE: 1,36 Juta Kasus Covid-19 dan Permintaan Jokowi Tak Turunkan Testing

Menurut Wiku, beberapa desa menangani persoalan tersebut dengan melakukan pengumpulan dana desa secara sukarela sebagai dana talangan. Hal ini, kata dia, mencerminkan kemandirian.

Kendati demikian, Wiku berjanji untuk membantu proses pencairan dana desa agar operasional posko penanganan Covid-19 tingkat desa dapat berjalan lebih lancar.

"Saya sebagai pihak pemerintah daerah yang berada di atas tingkatan administrasi desa dapat membantu proses pencairan dana desa tersebut untuk bisa menjadi lebih lancar," ujarnya.

Adapun pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan merupakan turunan kebijakan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang mulai berlaku sejak 9 Februari 2021.

Hingga akhir Februari 2021, kata Wiku, terdapat 22.832 posko yang terbentuk di 30 provinsi di Indonesia.

Posko yang paling banyak terbentuk yakni di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah dengan 6.475 posko, dan Jawa Timur sebanyak 4.216 posko.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Vendor yang Khusus Dipilih untuk Proyek Bansos Covid-19

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan posko. Edukasi dan sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ke masyarakat menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan hingga mencapai lebih dari 1 juta kali.

Kemudian pembagian masker mencapai lebih dari 200.000 kegiatan, dan penegakan disiplin dengan total lebih dari 130.000 kegiatan.

"Saya berharap provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan posko di tingkat desa atau kelurahan dalam rangka menjalankan PPKM mikro dapat semakin bertambah jumlahnya," kata Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.