Kompas.com - 04/03/2021, 22:38 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan soal permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Permintaan itu telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan itu dilakukan kepada pejabat yang diduga terlibat kasus suap terkait pajak.

"KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," kata Ali, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Ali menyebut, pencegahan tersebut untuk kepentingan proses penyidikan kasus.

“Agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," ucap Ali.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah dua apartur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bepergian ke luar negeri.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengatakan, pencegahan itu dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang ASN di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan empat orang lainnya atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Arya menyebut, dua ASN yang dicegah tersebut berinisial APA dan DR serta empat orang lainnya, yaitu RAR, AIM, VL dan AS.

Adapun pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pria Wibawa pada 8 Februari 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X