Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 03/03/2021, 20:31 WIB
Akademisi dan pengamat komunikasi Effendi Gazali HERUDINAkademisi dan pengamat komunikasi Effendi Gazali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mempertanyakan kualifikasi pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam sidang kasus ekspor benih lobster dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, awalnya hakim menanyakan siapa penasihat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Penasihat yang mendalami hal-hal seperti ini yang saya tahu Pak Bayu Priyambodo, Prof Rokhmin Dahuri mantan menteri sekaligus koordinator penasihat, dan Pak Effendi Gazali," jawab mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/2/2021) dikutip dari Antara.

Baca juga: Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Menurut Zulficar, Effendi aktif menjadi penasihat dan disebut memiliki pengalaman budidaya. Hakim kemudian kembali bertanya mengenai bidang yang menjadi keahlian Effendi.

"Dia ahli komunikasi setahu saya tidak ada pembahasan perikanan di situ kan?" tanya hakim Albertus lagi.

"Nanti tinggal diklarifikasi Yang Mulia," jawab Zulficar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak usah diklarifikasi, saya profiling kok jadi siapa yang bisa benar-benar disebut ahli?" tanya hakim Albertus.

"Yang betul-betul ahli ada Pak Bayu Priyambodo," ungkap Zulficar.

Baca juga: Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Menurut Zulficar, saat masih menjabat menteri, Edhy Prabowo mengangkat banyak penasihat, staf ahli, staf khusus, hingga komite.

"Pak Menteri punya penasihat jumlahnya 13 sampai 14 orang dan komite pemangku kepentingan untuk sosialisasi masyarakat, jadi penasihat dan komite tahu prosesnya," ungkap Zulfikar.

Dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberi suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai sebesar 103.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 706 juta melalui sejumlah perantara secara bertahap.

Suap itu diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X