Kompas.com - 03/03/2021, 17:24 WIB
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut menginginkan benih lobster dapat diekspor sejak awal menjabat.

Hal itu diungkapkan mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dalam kasus ekspor benih lobster.

"Dalam berbagai pertemuan formal, informal, seminar, lokakarya, Pak Menteri menggambarkan benih lobster ini harus diekspor dengan berbagai pertimbangan sehingga tim yang melakukan review kebijakan yang mendorong agar boleh diekspor dan dibudidayakan," kata Zulficar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/2/2021), dikutip dari Antara.

Baca juga: Eks Dirjen Perikanan Diancam karena Tak Setuju Ekspor Benih Lobster, Akhirnya Pilih Mundur dari Jabatan

Ia mengungkapkan, pada periode menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

Sebab, dikhawatirkan hidup lobster tidak berkelanjutan dan biaya budidaya lobster yang mahal sehingga dinilai lebih baik untuk langsung menjual lobster berukuran besar.

"Setelah ganti menteri pada Oktober 2019 kelihatan beliau (Edhy) punya semangat perubahan kebijakan dari era Bu Susi. Jadi pada November 2019 menteri mengeluarkan instruksi menteri agar ada 29 kebijakan yang harus diubah," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Zulficar, perubahan pada 29 kebijakan tersebut merupakan inisiatif Edhy disertai masukan dari penasihat dan berbagai pihak lainnya hingga dituangkan dalam instruksi menteri.

Baca juga: Mantan Dirjen di KKP Beberkan Sejumlah Kejanggalan Ekspor Benih Lobster

Setelah itu, terbitlah Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia pada 4 Mei 2020.

"Permen ini membolehkan budidaya dan ekspor benih lobster tapi belum bisa diimplementasikan karena butuh banyak petunjuk teknis (juknis) dan harus disusun oleh ditjen terkait. Jadi masing-masing ditjen menyusun juknis termasuk ditjen budidaya, ditjen perikanan tangkap, pengawasan, khusus kami ada 6 area fokus juknis," jelas Zulficar.

Adapun dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberi suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai sebesar 103.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 706 juta melalui sejumlah perantara secara bertahap.

Suap itu diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Nasional
Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

Nasional
Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Nasional
Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Nasional
Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Nasional
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Nasional
Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Nasional
BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Nasional
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X