Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Kompas.com - 03/03/2021, 20:06 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter dan influencer Tirta Mandira Hudhi meminta pemerintah membenahi komunikasi publik dan mengatasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Sebab saat ini, lanjut Tirta, hoaks sudah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan kepatuhan akan protokol kesehatan.

Tirta juga meminta pemerintah untuk lebih mengawasi tingkah laku masyarakat di dunia cyber. 

"Hoaks kita sangat parah dan sangat viral. Jadi ibaratnya seperti jarak Surabaya Ke Jakarta. Edukasi kita baru sampai Jogja. Sedangkan hoaks nya sudah sampai Jakarta," ujar Tirta kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Hoaks Setahun Pandemi, Covid-19 Bisa Disembuhkan Air Rebusan Bawang Putih dan Menular lewat Ponsel

 

Tentang pembenahan komunikasi publik tentang Covid-19, Tirta menilai, pemerintah harus fokus mengedukasi masyarakat.

Edukasi, menurutnya, bisa berjalan efektif jika menyesuaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum melaksanakan upaya represif seperti pemberian sanksi.

"Logikanya edukasi dulu sampai ke seluruh wilayah, baru berikan sanksi atau penindakan kalau ada yang melanggar. Kalau cuma sekedar penindakan, akhirnya masyarakat itu pakai masker kalau ada Babinsa aja," tegas Tirta.

"Lha kalau bahasanya (edukasi) kebanyakan pakai istilah bahasa Inggris ya susah, enggak sampai ke masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Tirta mengaku selalu aktif memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Sebab Tirta ingin industri event segera pulih dan berjalan, juga para dokter dapat segera menjalankan praktek dengan normal.

Pada prosesnya, ketika melakukan edukasi, Tirta kerap mendapatkan protes, hingga hujatan dari masyarakat.

"Ya tapi enggak apa-apa, itu resiko. Kudu ikhlas, tetap kita enggak bisa memaksa semua orang," pungkasnya.

Adapun Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, terdapat lebih 1.000 jenis hoaks yang teridentifikasi sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, 2 Maret 2020 lalu.

Baca juga: Perangi Hoaks, Edukasi Literasi Media Dibutuhkan untuk Tingkatkan Kemampuan Kritis Masyarakat

"Sejak pandemi Covid-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1.387 jenis hoaks yang teridentifikasi," papar Semuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/2/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com