Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter dan influencer Tirta Mandira Hudhi meminta pemerintah membenahi komunikasi publik dan mengatasi hoaks yang tersebar di masyarakat.

Sebab saat ini, lanjut Tirta, hoaks sudah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan kepatuhan akan protokol kesehatan.

Tirta juga meminta pemerintah untuk lebih mengawasi tingkah laku masyarakat di dunia cyber. 

"Hoaks kita sangat parah dan sangat viral. Jadi ibaratnya seperti jarak Surabaya Ke Jakarta. Edukasi kita baru sampai Jogja. Sedangkan hoaks nya sudah sampai Jakarta," ujar Tirta kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Hoaks Setahun Pandemi, Covid-19 Bisa Disembuhkan Air Rebusan Bawang Putih dan Menular lewat Ponsel

Tentang pembenahan komunikasi publik tentang Covid-19, Tirta menilai, pemerintah harus fokus mengedukasi masyarakat.

Edukasi, menurutnya, bisa berjalan efektif jika menyesuaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum melaksanakan upaya represif seperti pemberian sanksi.

"Logikanya edukasi dulu sampai ke seluruh wilayah, baru berikan sanksi atau penindakan kalau ada yang melanggar. Kalau cuma sekedar penindakan, akhirnya masyarakat itu pakai masker kalau ada Babinsa aja," tegas Tirta.

"Lha kalau bahasanya (edukasi) kebanyakan pakai istilah bahasa Inggris ya susah, enggak sampai ke masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Tirta mengaku selalu aktif memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Sebab Tirta ingin industri event segera pulih dan berjalan, juga para dokter dapat segera menjalankan praktek dengan normal.

Pada prosesnya, ketika melakukan edukasi, Tirta kerap mendapatkan protes, hingga hujatan dari masyarakat.

"Ya tapi enggak apa-apa, itu resiko. Kudu ikhlas, tetap kita enggak bisa memaksa semua orang," pungkasnya.

Adapun Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, terdapat lebih 1.000 jenis hoaks yang teridentifikasi sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, 2 Maret 2020 lalu.

Baca juga: Perangi Hoaks, Edukasi Literasi Media Dibutuhkan untuk Tingkatkan Kemampuan Kritis Masyarakat

"Sejak pandemi Covid-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1.387 jenis hoaks yang teridentifikasi," papar Semuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/2/2021).

Sementara itu, Ketua Presidium Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebut hoaks yang tersebar di masyarakat paling banyak tentang vaksin Covid-19.

Mafindo mencatat ada 83 hoaks terkait vaksin Covid-19 dengan viralitas cukup tinggi.

Menurut Septiaji ada beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh hoaks tentang vaksinasi itu.

Pertama kelompok masyarakat yang bukan anti vaksin tapi percaya teori konspirasi.

"Kelompok lainnya adalah kelompok yang mau divaksin dan sadar soal pentingnya vaksinasi Covid-19, tapi mereka memiliki biasa. Misalnya bias anti Cina atau anti Barat," sebut dia.