Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Kompas.com - 03/03/2021, 11:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo.

Pasalnya, saat ini di Jawa Timur sudah terdapat kawasan industri halal yang siap digunakan, yakni Safe and Lock Halal Industrial Park (HIP) di Sidoarjo.

"Pemda Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara di acara webinar UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Ma'ruf menekankan agar Pemprov Jawa timur aktif mempromosikan kawasan industri halal yang sudah dimiliki tersebut.

Menurut dia, termasuk juga memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera masuk dan beroperasi di kawasan tersebut.

"Saya harapkan agar Pemerintah Jawa Timur aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini," kata dia.

Wapres juga berharap Pemprov Jawa Timur mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam kawasan industri halal tersebut dapat segera terpenuhi.

Baca juga: Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Ia menyebutkan beberapa fasilitas yang dibutuhkan di kawasan tersebut, seperti lembaga pemeriksa halal, ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Sebab, kata dia, setelah kawasan industri halal ditetapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar kawasan itu dapat terisi berbagai produsen industri produk halal.

"Saya menilai Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang baik, sumber daya alam melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai," kata dia.

Adapun pembangunan kawasan industri produk halal di Tanah Air merupakan implementasi dari fokus pertama pengembangan ekonomi dan syariah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yaitu pengembangan industri produk halal.

Baca juga: Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada, kata dia, merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan.

"Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service," ucap Ma'ruf Amin.

Kawasan industri lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com