Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para ulama, pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Dalam siaran yang ditayangkan Kompas TV, Menkes Budi Gunadi didampingi Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan melihat proses vaksinasi.

Budi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pengurus MUI yang telah memberikan contoh kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Gibran Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Vaksinasi di Solo

"Terima kasih Bapak Ibu MUI bisa memberikan contoh untuk mengajak masyarakat untuk mau divaksinasi" kata Budi di lokasi.

Budi mengatakan, Indonesia bersyukur bisa mengamankan stok vaksin Covid-19 karena banyak negara yang memperebutkan vaksin.

"Jadi tolong bersabar, sampai Juni ini mungkin baru 20 persen yang bisa divaksin, karena kita berusaha keras untuk mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya nanti di bulan Juli insya Allah bisa sebagian besar rakyat divaksin," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi Covid-19 tidak hanya melindungi individu, tetapi melindungi orang terdekat agar terhindar dari penularan virus corona.

Budi mengatakan, herd immunity atau kekebalan komunitas tidak akan terjadi jika masyarakat yang divaksin hanya 50 persen.

"Jadi fungsi sosialnya jauh lebih banyak dibandingkan fungsi perlindungan pribadinya," pungkasnya.

Baca juga: Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Untuk diketahui, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lansia dan 16,9 juta petugas pelayanan publik.

Kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi tahap kedua ini adalah pedagang pasar, pemuka agama, tenaga pendidik, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan.