Kompas.com - 03/03/2021, 11:01 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021). Rapat kerja tersebut membahas usulan penambahan anggaran Kementerian Kesehatan dengan total sebesar Rp134,46 triliun untuk penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para ulama, pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Dalam siaran yang ditayangkan Kompas TV, Menkes Budi Gunadi didampingi Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan melihat proses vaksinasi.

Budi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pengurus MUI yang telah memberikan contoh kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Gibran Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Vaksinasi di Solo

"Terima kasih Bapak Ibu MUI bisa memberikan contoh untuk mengajak masyarakat untuk mau divaksinasi" kata Budi di lokasi.

Budi mengatakan, Indonesia bersyukur bisa mengamankan stok vaksin Covid-19 karena banyak negara yang memperebutkan vaksin.

"Jadi tolong bersabar, sampai Juni ini mungkin baru 20 persen yang bisa divaksin, karena kita berusaha keras untuk mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya nanti di bulan Juli insya Allah bisa sebagian besar rakyat divaksin," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi Covid-19 tidak hanya melindungi individu, tetapi melindungi orang terdekat agar terhindar dari penularan virus corona.

Budi mengatakan, herd immunity atau kekebalan komunitas tidak akan terjadi jika masyarakat yang divaksin hanya 50 persen.

"Jadi fungsi sosialnya jauh lebih banyak dibandingkan fungsi perlindungan pribadinya," pungkasnya.

Baca juga: Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Untuk diketahui, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lansia dan 16,9 juta petugas pelayanan publik.

Kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi tahap kedua ini adalah pedagang pasar, pemuka agama, tenaga pendidik, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X