Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/03/2021, 16:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir mengatakan, respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selama satu tahun ini belum konsisten.

Dia menilai, kadang pemerintah memberikan respons yang cepat terhadap kondisi tertetu terkait pandemi.

Namun, respons yang lambat untuk menangani berbagai isu juga masih terjadi.

Baca juga: Setahun Pandemi Corona, 3 Alasan Kebijakan Pengendalian Covid-19 Gagal Total

Sulfikar mencontohkan, dari segi pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan perawatan (treatment) atau 3T kasus-kasus Covid-19 masih tidak konsisten.

"Untu 3T, kadang naik, kadang turun. Pada Januari 2021 sudah naik, tetapi setelah itu turun lagi," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selas (2/3/2021).

"Secara umum respons pemerintah selama satu tahun pandemi ini kadang baik, kadang buruk. Tidak konsisten," ucap dia. 

Dia pun mengaitkan sikap tersebut dengan kondisi pandemi di Indonesia secara keseluruhan.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Sulfikar menyebut, ada sejumlah hal yang perlu dicermati, antara lain soal jumlah kasus aktif yang naik-turun, persentase positivity rate yang masih naik-turun, kebijakan PPKM yang belum membawa dampak secara konstan hingga vaksinasi Covid-19 yang terkesan terburu-buru.

Menurut Sulfikar, sejak awal pemerintah sangat terkesan berganti-ganti kebijakan penanganan pandemi sehingga tidak fokus kepada satu bidang.

"Misalnya kalaulah dua bulan pemerintah fokus menekan kasus dulu dan untuk sementara ekonomi dikesampingkan, akan ada dampak yang lebih baik," ucap dia.

"Sementara itu, selama ini ketika belum selesai penanganan kasus, pelonggaran untuk ekonomi sudah diberikan," kata dia.

Baca juga: Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Akibatnya, saat kondisi pandemi di sejumlah negara mulai melandai, kondisi di Indonesia justru sebaliknya.

Sulfikar mencontohkan, Amerika Serikat dan India yang saat ini mulai merasakan dampak intervensi kesehatan dan intervensi sosial dalam penanganan pandemi.

"Saat ini negara-negara yang sempat terpapar Covid-19 secara lebih parah sudah mulai melandai kasusnya. Coba lihat Amerika, India yang mendapat output dari upaya yang serius menekan pandemi," kata dia. 

Sebagaimana diketahui, Selasa hari ini pandemi Covid-19 genap berlangsung selama satu tahun di Indonesia.

Perhitungan ini merujuk kepada adanya dua kasus perdana Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Jika Prabowo Urung Jadi Capres, Pendukungnya Beralih ke Ganjar dan Anies

Survei Litbang "Kompas": Jika Prabowo Urung Jadi Capres, Pendukungnya Beralih ke Ganjar dan Anies

Nasional
Gaya Sederhana Jokowi Dijadikan Contoh, Kompolnas: Anggota Polri yang 'Flexing' Seharusnya Malu

Gaya Sederhana Jokowi Dijadikan Contoh, Kompolnas: Anggota Polri yang "Flexing" Seharusnya Malu

Nasional
Alasan PKS 'Walkout' di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Alasan PKS "Walkout" di Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Nasional
KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

KPK Masih Data Toilet Sekolah Mewah di 500 Titik Kabupaten Bekasi

Nasional
Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok ke Mana-mana

Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok ke Mana-mana

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Survei Litbang "Kompas": Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Nasional
Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Nasional
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS 'Walkout'

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS "Walkout"

Nasional
'Soft Diplomacy' Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Nasional
Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Nasional
Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Nasional
Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Nasional
Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke