Kompas.com - 02/03/2021, 16:45 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir mengatakan, respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selama satu tahun ini belum konsisten.

Dia menilai, kadang pemerintah memberikan respons yang cepat terhadap kondisi tertetu terkait pandemi.

Namun, respons yang lambat untuk menangani berbagai isu juga masih terjadi.

Baca juga: Setahun Pandemi Corona, 3 Alasan Kebijakan Pengendalian Covid-19 Gagal Total

Sulfikar mencontohkan, dari segi pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan perawatan (treatment) atau 3T kasus-kasus Covid-19 masih tidak konsisten.

"Untu 3T, kadang naik, kadang turun. Pada Januari 2021 sudah naik, tetapi setelah itu turun lagi," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selas (2/3/2021).

"Secara umum respons pemerintah selama satu tahun pandemi ini kadang baik, kadang buruk. Tidak konsisten," ucap dia. 

Dia pun mengaitkan sikap tersebut dengan kondisi pandemi di Indonesia secara keseluruhan.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Sulfikar menyebut, ada sejumlah hal yang perlu dicermati, antara lain soal jumlah kasus aktif yang naik-turun, persentase positivity rate yang masih naik-turun, kebijakan PPKM yang belum membawa dampak secara konstan hingga vaksinasi Covid-19 yang terkesan terburu-buru.

Menurut Sulfikar, sejak awal pemerintah sangat terkesan berganti-ganti kebijakan penanganan pandemi sehingga tidak fokus kepada satu bidang.

"Misalnya kalaulah dua bulan pemerintah fokus menekan kasus dulu dan untuk sementara ekonomi dikesampingkan, akan ada dampak yang lebih baik," ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X