Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Kompas.com - 02/03/2021, 15:43 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna periode 2020-2025.

Gibran mengatakan, karang taruna harus jadi garda depan dalam gerakan sosial bersama pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Ia pun mengajak para anggota karang taruna berperan aktif membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Sebagai organisasi yang berbasis terkecil, yakni desa-desa, kelurahan, dan RT/RW, saya yakin kita dapat berperan dan aktif di manapun kalian berada untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi saat ini," kata Gibran saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Dia mengatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bangkit.

Baca juga: Mensos Risma Kukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Nasional 2020-2025

Menurut Gibran, Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Karena itu, anggota karang tidak boleh pesimistis menghadapi situasi pandemi ini.

"Kader karang taruna harus optimistis. Karena sikap optimistis akan meningkatkan imun kita untuk menghadapi tantangan seberat apapun," tegasnya.

Gibran berharap karang taruna tidak lelah untuk terus berjuang dan memperkokoh solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat dan bangsa.

Bertalian dengan itu, ia pun mengingatkan anggota karang taruna untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah.

"Untuk itu, vaksin yang dilakukan oleh pemerintah dan jajaran di bawahnya harus kita dukung. Semoga Allah senantiasa merestui dan memudahkan jalan kita," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com