Kompas.com - 02/03/2021, 10:27 WIB
Pasien Covid-19 dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien Covid-19 dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/2/2021). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menjadi rumah sakit (RS) khusus untuk pasien virus corona (Covid-19) sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 genap berlangsung selama satu tahun di Indonesia, Selasa (2/3/2021).

Perhitungan ini merujuk kepada adanya dua kasus perdana Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Data terbaru pemerintah yang dirilis pada Senin (1/3/2021) menunjukkan total ada 1.341.314 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, total ada 1.151.915 pasien telah sembuh dari Covid-19. Kemudian, secara akumulatif ada 36.325 pasien meninggal dunia setelah terpapar Covid-19.

Berdasarkan data yang sama, masih ada 153.074 kasus aktif Covid-19 pada 1 Maret 2021.

Sementara itu, selama pandemi total ada 10.834.875 spesimen dari 7.213.192 orang yang telah diperiksa. Dengan kata lain, dari satu orang bisa diambil spesimen lebih dari satu kali.

Meski setiap hari data terbaru selalu dilaporkan, tetapi ada sejumlah catatan persoalan pencatan data Covid-19 selama satu tahun ini.

Misalnya, pada laporan data Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat berbeda dengan laporan data Covid-19 yang dimiliki daerah.

Baca juga: Setahun Covid-19, Vaksinasi Perdana dan Target Pemerintah untuk Tuntaskan

Tidak hanya terjadi pada 2020, ketidaksinkronan data juga diketahui terjadi pada 2021.

Selain itu, ada pula data yang belum masuk ke dalam rangkuman laporan data pemerintah. Padahal, data tersebut tercatat dalam jumlah yang besar.

Berikut sejumlah rangkuman tentang ketidaksinkronan pada pelaporan data Covid-19 yang dirangkum Kompas.com:

2 Juta data belum terekam

Adanya jutaan data Covid-19 yang belum terekam ini diungkap oleh Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).

"Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda," tuturnya.

Luhut tidak menjelaskan secara rinci data seperti apa yang dimaksud, apakah terkait jumlah kasus, pasien sembuh, atau tes yang dilakukan.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap data itu segera diproses dan dapat diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

"Dua juta data, kurang lebih ini, kami harap bisa selesaikan dalam dua minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," ucapnya.

Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.ANTARA FOTO/JOJON Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.

Data daerah tidak sinkron dengan pusat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengungkapkan persoalan data kasus Covid-19 yang kerap kali berbeda dengan pusat.

Pihaknya menemukan perbedaan data tersebut disebabkan karena terdapat double data.

Government Resources Management System (GRMS) Jateng bersama Diskominfo telah melakukan sinkronisasi terkait perbedaan data tersebut.

"Soal data yang sering berbeda-beda sudah ketemu. Ternyata kemarin dari GRMS kita berhasil melakukan sinkronisasi data sampai dengan 14.000 dan masih ada angka 6000 yang mesti kita verifikasi ulang. Karena ternyata ada beberapa data itu bisa berulang-ulang disebutkan," kata Ganjar di kantornya, Senin (14/9/2020).

Salah satu contoh ketidaksinkronan itu terjadi pada 2020 lalu.

Saat itu, pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang per 26 November 2020.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Baca juga: IDI: Gelombang Pertama Covid-19 Belum Berakhir

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X