Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Pandemi dan Persoalan Pencatatan Data Covid-19 yang Belum Terselesaikan...

Kompas.com - 02/03/2021, 10:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 genap berlangsung selama satu tahun di Indonesia, Selasa (2/3/2021).

Perhitungan ini merujuk kepada adanya dua kasus perdana Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Data terbaru pemerintah yang dirilis pada Senin (1/3/2021) menunjukkan total ada 1.341.314 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, total ada 1.151.915 pasien telah sembuh dari Covid-19. Kemudian, secara akumulatif ada 36.325 pasien meninggal dunia setelah terpapar Covid-19.

Berdasarkan data yang sama, masih ada 153.074 kasus aktif Covid-19 pada 1 Maret 2021.

Sementara itu, selama pandemi total ada 10.834.875 spesimen dari 7.213.192 orang yang telah diperiksa. Dengan kata lain, dari satu orang bisa diambil spesimen lebih dari satu kali.

Meski setiap hari data terbaru selalu dilaporkan, tetapi ada sejumlah catatan persoalan pencatan data Covid-19 selama satu tahun ini.

Misalnya, pada laporan data Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat berbeda dengan laporan data Covid-19 yang dimiliki daerah.

Baca juga: Setahun Covid-19, Vaksinasi Perdana dan Target Pemerintah untuk Tuntaskan

Tidak hanya terjadi pada 2020, ketidaksinkronan data juga diketahui terjadi pada 2021.

Selain itu, ada pula data yang belum masuk ke dalam rangkuman laporan data pemerintah. Padahal, data tersebut tercatat dalam jumlah yang besar.

Berikut sejumlah rangkuman tentang ketidaksinkronan pada pelaporan data Covid-19 yang dirangkum Kompas.com:

2 Juta data belum terekam

Adanya jutaan data Covid-19 yang belum terekam ini diungkap oleh Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).

"Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda," tuturnya.

Luhut tidak menjelaskan secara rinci data seperti apa yang dimaksud, apakah terkait jumlah kasus, pasien sembuh, atau tes yang dilakukan.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap data itu segera diproses dan dapat diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

"Dua juta data, kurang lebih ini, kami harap bisa selesaikan dalam dua minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," ucapnya.

Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.ANTARA FOTO/JOJON Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.

Data daerah tidak sinkron dengan pusat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengungkapkan persoalan data kasus Covid-19 yang kerap kali berbeda dengan pusat.

Pihaknya menemukan perbedaan data tersebut disebabkan karena terdapat double data.

Government Resources Management System (GRMS) Jateng bersama Diskominfo telah melakukan sinkronisasi terkait perbedaan data tersebut.

"Soal data yang sering berbeda-beda sudah ketemu. Ternyata kemarin dari GRMS kita berhasil melakukan sinkronisasi data sampai dengan 14.000 dan masih ada angka 6000 yang mesti kita verifikasi ulang. Karena ternyata ada beberapa data itu bisa berulang-ulang disebutkan," kata Ganjar di kantornya, Senin (14/9/2020).

Salah satu contoh ketidaksinkronan itu terjadi pada 2020 lalu.

Saat itu, pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang per 26 November 2020.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Baca juga: IDI: Gelombang Pertama Covid-19 Belum Berakhir

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com