Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Covid-19, IDI Soroti Angka Kematian Dokter, Insentif hingga Vaksinasi

Kompas.com - 02/03/2021, 11:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti kasus yang terjadi selama kurun waktu satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia.

Seperti diketahui, satu tahun pandemi Covid-19 peran tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat penting menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.

IDI menyoroti total kasus kematian dokter, pemberian insentif hingga vaksinasi Covid-19.

Kasus kematian dokter

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi meminta pemerintah memiliki konsentrasi untuk melindungi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Berdasarkan data yang diterimanya, Adib mengatakan, hingga 28 Februari 2021 terdapat 325 orang dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Jumlah angka kematian dokter ini, kata dia, mengalami peningkatan dari data sebelumnya 10 Februari 2021 sebanyak 317 dokter meninggal dunia.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi dan cenderung turun dibandingkan kalau pada bulan Desember dan Januari," Adib dalam diskusi virtual, Senin (1/3/2021).

Pemberian insentif

Tak hanya kasus kematian, Adib juga meminta aturan soal penerimaan insentif terkait penanganan Covid-19 perlu diperluas.

Ia mengatakan, apabila insentif diberikan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan pemerintah daerah (Pemda), maka pemerintah harus menegaskan bahwa petugas non-medis juga berhak menerima insentif.

Baca juga: IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

"Ini yang saya kira perlu ada regulasi yang tegas, kalau itu (insentif) melalui faskes atau Pemda maka upaya yang harus dilakukan adalah ketegasan siapa yang berhak mendapatkan," ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh cakupan penanganan Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

"Satu perhatian buat kita supaya kalau kita bicara berhak mendapatkan insentif pelayanan, maka tentunya melibatkan unsur non-kesehatan apakah bagian cs (cleaning service), berkaitan dengan laundry dan sebagainya yang itu juga membantu," ujarnya.

Vaksinasi Covid-19

Terakhir, IDI mengatakan, vaksinasi Covid-19 adalah cara paling etis untuk mencapai herd immunity.

"Kalau enggak etis, gampang kok, biarin aja. Nanti siapa yang tahan, yang enggak tahan ya enggak tahan, tapi itu enggak etis. Cara yang paling etis adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan memvaksin," kata Ketua Dewan Pakar PB IDI Menaldi Rasmin.

Baca juga: IDI: Gelombang Pertama Covid-19 Belum Berakhir

Namun, Menaldi mengingatkan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memutus penularan Covid-19.

Ia meminta, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Vaksinasi adalah pencegahan tahap kedua secondary prevention yaitu untuk mencegah orang jangan sampai sakit, kalau sakit jangan sampai berat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com