Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi

Kompas.com - 02/03/2021, 10:21 WIB
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menunggu giliran saat vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, Riau, Senin (1/3/2021). Vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik Provinsi Riau ini diikuti sebanyak dua ribu orang yang terdiri dari TNI, Polri, ASN, tenaga pendidik, wartawan serta tokoh agama. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj. ANTARA FOTO/Rony MuharrmanSejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menunggu giliran saat vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, Riau, Senin (1/3/2021). Vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik Provinsi Riau ini diikuti sebanyak dua ribu orang yang terdiri dari TNI, Polri, ASN, tenaga pendidik, wartawan serta tokoh agama. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.

Berlangsung selama 4 minggu berturut-turut, pelaksanaan PPKM dinilai tidak efektif menekan penularan virus corona. Presiden Jokowi menganggap bahwa PPKM belum mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan PPKM skala mikro yang fokus pada penanganan Covid-19 hingga ke tingkat RT dan RW. Kebijakan ini berlangsung sejak 9 Februari di Pulau Jawa dan Bali.

Selama PPKM mikro berlangsung pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00.

Sebelumnya, pada PPKM jilid 1, mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 19.00. Sementara, saat PPKM jilid 2, mal wajib tutup pukul 20.00.

Kemudian, pekerja yang boleh bekerja di kantor (work from office) dibatasi 50 persen dengan protokol kesehatan ketat, sementara sisanya bekerja dari rumah (WFH).

Lalu, kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen. Tempat makan pun hanya boleh buka hingga pukul 21.00.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.

Bersamaan dengan itu pemerintah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Baca juga: Epidemiolog Unsoed Nilai PPKM Mikro di Banyumas Belum Efektif Kendalikan Covid-19

Posko melibatkan sejumlah unsur masyarakat mulai dari kepala desa/lurah, petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat, agama, adat; pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga Karang Taruna.

Pemerintah pun mengklaim PPKM mikro berhasil menekan angka penularan virus corona.

"Tiga minggu lalu (angka Covid-19) masih di angka 14.000, 15.0000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini sudah di angka 8.000, 9.000. Hanya kemarin ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil," kata Jokowi dalam siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2/2021).

Pembatasan ini telah diperpanjang satu kali dan rencananya akan berlangsung hingga 8 Maret 2021.

5. Vaksinasi Covid-19

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona yakni dengan vaksinasi nasional Covid-19.

Program ini mulai diberlakukan sejak 13 Januari 2021. Kala itu, Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin.

Pada tahap pertama, vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dimulai!

Saat ini vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang menyasar petugas pelayan publik seperti guru, pedagang pasar, hingga wartawan. Vaksinasi tahap dua juga diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia.

Adapun sejauh ini vaksin yang digunakan di Indonesia yakni yang berasal dari perusahaan asal China, Sinovac.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memastikan keamanan vaksin tersebut dengan menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

Selain Sinovac, pemerintah telah membuka jalur kerja sama pengadaan vaksin dengan sejumlah perusahaan lainnya yakni Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika dan AstraZeneca dari Swiss-Inggris.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Dimulai Rabu, Diawali oleh Presiden Jokowi

Kemudian, satu jalur lain berasal dari kerja sama multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Untuk dapat membentuk kekebalan imunitas atau herd immunity, vaksinasi ditargetkan menjangkau 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa.

Dengan angka tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa setidaknya butuh waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan proses vaksinasi di Tanah Air.

Namun demikian, Presiden Jokowi ingin proses vaksinasi dipercepat dan rampung pada tahun ini.

"Saya harap proses vaksinasi ini berjalan terus dan dapat rampung pada akhir tahun ini. Ini memang tantangan yang berat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam International Conference on Tackling the Covid-19 Pandemic yang ditayangkan YouTube Sekertariat Presiden, Selasa (23/2/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.