Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi

Berlangsung selama 4 minggu berturut-turut, pelaksanaan PPKM dinilai tidak efektif menekan penularan virus corona. Presiden Jokowi menganggap bahwa PPKM belum mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan PPKM skala mikro yang fokus pada penanganan Covid-19 hingga ke tingkat RT dan RW. Kebijakan ini berlangsung sejak 9 Februari di Pulau Jawa dan Bali.

Selama PPKM mikro berlangsung pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00.

Sebelumnya, pada PPKM jilid 1, mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 19.00. Sementara, saat PPKM jilid 2, mal wajib tutup pukul 20.00.

Kemudian, pekerja yang boleh bekerja di kantor (work from office) dibatasi 50 persen dengan protokol kesehatan ketat, sementara sisanya bekerja dari rumah (WFH).

Lalu, kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen. Tempat makan pun hanya boleh buka hingga pukul 21.00.

Kemudian, kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.

Bersamaan dengan itu pemerintah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Baca juga: Epidemiolog Unsoed Nilai PPKM Mikro di Banyumas Belum Efektif Kendalikan Covid-19

Posko melibatkan sejumlah unsur masyarakat mulai dari kepala desa/lurah, petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat, agama, adat; pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga Karang Taruna.

Pemerintah pun mengklaim PPKM mikro berhasil menekan angka penularan virus corona.

"Tiga minggu lalu (angka Covid-19) masih di angka 14.000, 15.0000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini sudah di angka 8.000, 9.000. Hanya kemarin ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil," kata Jokowi dalam siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2/2021).

Pembatasan ini telah diperpanjang satu kali dan rencananya akan berlangsung hingga 8 Maret 2021.

5. Vaksinasi Covid-19

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona yakni dengan vaksinasi nasional Covid-19.

Program ini mulai diberlakukan sejak 13 Januari 2021. Kala itu, Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin.

Pada tahap pertama, vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dimulai!

Saat ini vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang menyasar petugas pelayan publik seperti guru, pedagang pasar, hingga wartawan. Vaksinasi tahap dua juga diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia.

Adapun sejauh ini vaksin yang digunakan di Indonesia yakni yang berasal dari perusahaan asal China, Sinovac.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memastikan keamanan vaksin tersebut dengan menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

Selain Sinovac, pemerintah telah membuka jalur kerja sama pengadaan vaksin dengan sejumlah perusahaan lainnya yakni Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika dan AstraZeneca dari Swiss-Inggris.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Dimulai Rabu, Diawali oleh Presiden Jokowi

Kemudian, satu jalur lain berasal dari kerja sama multilateral yakni COVAX/GAVI dari aliansi vaksin GAVI dengan didukung WHO dan CEPI.

Untuk dapat membentuk kekebalan imunitas atau herd immunity, vaksinasi ditargetkan menjangkau 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa.

Dengan angka tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa setidaknya butuh waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan proses vaksinasi di Tanah Air.

Namun demikian, Presiden Jokowi ingin proses vaksinasi dipercepat dan rampung pada tahun ini.

"Saya harap proses vaksinasi ini berjalan terus dan dapat rampung pada akhir tahun ini. Ini memang tantangan yang berat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam International Conference on Tackling the Covid-19 Pandemic yang ditayangkan YouTube Sekertariat Presiden, Selasa (23/2/2021).