Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Brigjen Prasetijo

Kompas.com - 01/03/2021, 15:25 WIB
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2/2021). Sidang mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu beragendakan pembacaan pledoi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2/2021). Sidang mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu beragendakan pembacaan pledoi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo meminta majelis hakim mengabulkan permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan kliennya.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak, dalam sidang dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban atas replik jaksa penuntut umum (JPU), Senin (1/3/2021).

“Oleh karenanya, kami meminta permohonan justice collaborator dapat dikabulkan majelis hakim," kata Rolas saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com.

Rolas beralasan, pihak JPU tidak dapat membuktikan pelanggaran pidana yang dilakukan kliennya dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra.

Selain itu, katanya, Prasetijo telah mengembalikan uang sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat.

Diketahui, dalam persidangan sebelumnya, Prasetijo mengaku menerima uang 20.000 dollar AS dari Tommy Sumardi yang menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra.

Baca juga: Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Hanya Akui Terima 20.000 Dollar AS

Namun, Prasetijo mengaku telah mengembalikan uang yang disebutnya sebagai uang persahabatan tersebut.

Karena dakwaan JPU dinilai tidak terbukti secara sah, kuasa hukum meminta majelis hakim membebaskan Prasetijo dari segala tuntutan.

“Merehabilitasi nama baik, harkat martabat terdakwa dan membebankan perkara a quo kepada negara," kata dia.

Prasetijo sebelumnya dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X