Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/03/2021, 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menyebutkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak termasuk ke dalam nama-nama pendiri Partai Demokrat.

Jhoni mengutarakan hal tersebut dalam sebuah video berdurasi sembilan menit. Video tersebut diberi judul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat?" dan beredar di kalangan wartawan dan media sosial.

Kompas.com berusaha untuk menghubungi Jhoni Allen guna mengonfirmasi kebenaran video tersebut, tetapi belum direspons.

Dalam video itu, Jhoni menyebut SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Ia menjelaskan, saat itu SBY justru baru muncul ke permukaan Partai Demokrat usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengungkapkan bahwa SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Baca juga: Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Sebaliknya, Jhoni mengeklaim bahwa dirinya dan para kader Demokrat-lah yang telah bersusah payah meloloskan partai pada Pemilu 2004.

Bahkan, Jhoni juga membeberkan bahwa SBY hanya menyumbang Rp 100 juta ke dalam bentuk empat lembar travel check di hotel daerah Bogor dalam partisipasinya pada Pemilu 2004.

"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel check di hotel di Bogor," jelasnya.

Selain itu, Jhoni juga membuat kesaksian bahwa SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni.

Lebih lanjut, Jhoni mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah berdirinya Partai Demokrat.

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke nyata adanya untuk meloloskan Partai Demokrat dalam verifikasi KPU di 2004.

Baca juga: Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Jhoni juga mengatakan, pendirian Partai Demokrat dilakukan oleh 99 orang pendiri partai di Jakarta. Adapun hal tersebut sudah disahkan dalam akta notaris.

"Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya, perjuangan kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004," jelas Jhoni.

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun masuk ke dalam tujuh anggota Partai Demokrat yang dipecat terkait adanya dugaan keterlibatan kudeta partai, Jumat (26/2/2021) malam.

Nama Jhoni sendiri bersandingan dengan nama lain yang dipecat, yaitu Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Tanggapan Partai Demokrat

Menanggapi ini, Partai Demokrat menilai pernyataan Jhoni Allen hanyalah ekspresi kekecewaan setelah dipecat. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra, pemecatan dilakukan karena kesalahan Jhoni Allen sendiri.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ucap Herzaky.

Zaky kemudian membantah jika SBY disebut tidak berkeringat dalam meloloskan Partai Demokrat dalam Pemilu 2004.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

 

"Ini namanya manipulasi sejarah kalau bilang enggak ada keringat Pak SBY mendirikan partai. Gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001," ucapnya.

Menurut Herzaky, ketika itu Ventje Rumangkang menyarankan SBY mendirikan partai. Sebab, Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden.

"Namun, realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai. Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Ventje," ucap Zaky.

"SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat. Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan 9," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi 'Hits', Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi "Hits", Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Nasional
Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Nasional
Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke