Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Video, Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Kompas.com - 01/03/2021, 14:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menyebutkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak termasuk ke dalam nama-nama pendiri Partai Demokrat.

Jhoni mengutarakan hal tersebut dalam sebuah video berdurasi sembilan menit. Video tersebut diberi judul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat?" dan beredar di kalangan wartawan dan media sosial.

Kompas.com berusaha untuk menghubungi Jhoni Allen guna mengonfirmasi kebenaran video tersebut, tetapi belum direspons.

Dalam video itu, Jhoni menyebut SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni dalam video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Ia menjelaskan, saat itu SBY justru baru muncul ke permukaan Partai Demokrat usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengungkapkan bahwa SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai ini lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Baca juga: Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Sebaliknya, Jhoni mengeklaim bahwa dirinya dan para kader Demokrat-lah yang telah bersusah payah meloloskan partai pada Pemilu 2004.

Bahkan, Jhoni juga membeberkan bahwa SBY hanya menyumbang Rp 100 juta ke dalam bentuk empat lembar travel check di hotel daerah Bogor dalam partisipasinya pada Pemilu 2004.

"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel check di hotel di Bogor," jelasnya.

Selain itu, Jhoni juga membuat kesaksian bahwa SBY tidak berkeringat dalam meloloskan partai di kancah Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ungkap Jhoni.

Lebih lanjut, Jhoni mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah berdirinya Partai Demokrat.

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke nyata adanya untuk meloloskan Partai Demokrat dalam verifikasi KPU di 2004.

Baca juga: Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Jhoni juga mengatakan, pendirian Partai Demokrat dilakukan oleh 99 orang pendiri partai di Jakarta. Adapun hal tersebut sudah disahkan dalam akta notaris.

"Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya, perjuangan kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004," jelas Jhoni.

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun masuk ke dalam tujuh anggota Partai Demokrat yang dipecat terkait adanya dugaan keterlibatan kudeta partai, Jumat (26/2/2021) malam.

Nama Jhoni sendiri bersandingan dengan nama lain yang dipecat, yaitu Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Tanggapan Partai Demokrat

Menanggapi ini, Partai Demokrat menilai pernyataan Jhoni Allen hanyalah ekspresi kekecewaan setelah dipecat. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra, pemecatan dilakukan karena kesalahan Jhoni Allen sendiri.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ucap Herzaky.

Zaky kemudian membantah jika SBY disebut tidak berkeringat dalam meloloskan Partai Demokrat dalam Pemilu 2004.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

 

"Ini namanya manipulasi sejarah kalau bilang enggak ada keringat Pak SBY mendirikan partai. Gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001," ucapnya.

Menurut Herzaky, ketika itu Ventje Rumangkang menyarankan SBY mendirikan partai. Sebab, Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden.

"Namun, realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai. Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Ventje," ucap Zaky.

"SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat. Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan 9," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com