Kompas.com - 01/03/2021, 14:17 WIB
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat telah memecat Jhoni Allen Marbun sebagai kader partai, setelah dituduh terlibat melakukan kudeta terhadap ketua umum saat ini, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

Setelah dipecat Partai Demokrat, Jhoni kemudian muncul di sebuah video yang beredar di kalangan wartawan. Dalam video itu, Jhoni menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berkeringat saat Pemilu 2004.

"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," kata Jhoni dalam sebuah video pernyataan yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Adapun hal tersebut ia utarakan dalam sebuah video berdurasi sembilan menit. Video tersebut diberi judul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat?" dan beredar di kalangan wartawan dan media sosial.

Kompas.com berusaha untuk menghubungi Jhoni Allen guna mengkonfirmasi kebenaran video tersebut, tetapi tak direspons.

Dalam video, mantan politikus Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa SBY justru baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Sebaliknya, Jhoni menerangkan bahwa dirinya dan para kader Demokrat, lah, yang telah bersusah payah meloloskan partai di Pemilu 2004.

Baca juga: Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Ia mengatakan, ketika Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, SBY menjadikan istrinya yaitu almarhumah Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"SBY hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar traveller's checque di hotel di Bogor," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa SBY baru muncul bergabung dalam acara yang digelar Partai Demokrat di Hotel Kinasih, Bogor.

Jhoni mengatakan, saat itu SBY baru muncul usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," kata Jhoni.

Jhoni juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah berdirinya Partai Demokrat.

Baca juga: Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke nyata adanya untuk meloloskan Partai Demokrat dalam verifikasi KPU di 2004.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X