Kompas.com - 26/02/2021, 16:42 WIB
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menyampaikan upaya dalam memerangi Covid-19 lewat webinar, Jumat (2/10/2020).
DOK. Humas BNPB Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menyampaikan upaya dalam memerangi Covid-19 lewat webinar, Jumat (2/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi menyebut, saat ini ada sekitar 80.000 duta perubahan perilaku yang disiapkan untuk membantu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Duta perubahan perilaku itu tersebar di 407 kabupaten/kota. 

"Di pulau Jawa hampir semua ada. Hanya satu kabupaten kalau tidak salah belum ada. Di Bali sudah ada semuanya. Jadi intinya di lokasi PPKM ini ada duta perubahan perilaku," kata Sonny, dalam diskusi daring BNPB, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Ikut Kampus Mengajar, Mahasiswa Sekaligus Menjadi Duta Edukasi

Ia menjelaskan, sekitar 80.000 duta itu tidak hanya bertugas untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan Covid-19.

Namun, mereka juga akan turun langsung ke posko desa atau posko komunitas.

Selain itu, ia menambahkan bahwa masyarakat dapat berkonsultasi terkait pencegahan Covid-19 dengan duta perubahan perilaku.

"Mereka bisa konsultasi dengan duta perubahan perilaku karena memang, duta perubahan ini sudah dilatih. Sudah memperoleh pelatihan, dan memahami bahaya Covid-19, serta bagaimana upaya pencegahannya," jelasnya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Kemendikbud Minta Mahasiswa Jadi Duta Perubahan Perilaku

Di sisi lain, tugas dari duta perubahan perilaku adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya program vaksinasi Covid-19.

Lanjut Sonny, mereka juga ditugaskan untuk mensosialisasikan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment yang digencarkan pemerintah kepada masyarakat.

"Selain itu mereka juga kami minta untuk sosialisasikan upaya pembatasan mobilitas. Nah itu yang kami dorong dan mudah-mudahan mereka bisa berperan secara optimal di lapangan. Karena bagaimanapun juga kita butuh mereka yang ada di lapangan," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X