Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Kompas.com - 28/02/2021, 11:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan untuk mulai menanggulangi pandemi Covid-19 dengan berbasis akar rumput.

Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Baequni Boerman di acara Selo Soemardjan Memorial Discussion–Panel Session dengan topik Melawan Keletihan Sosial di Masa Pandemi, yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) secara daring.

Menurut Baequni, selama ini pemerintah terlalu menekankan solusi dengan konsep pendekatan struktural/top-down, bukan kultural/down-top.

“Padahal kuncinya ada di mobilisasi masyarakat. Intervensi harus dilakukan di akar rumput dan dilakukan melalui satu pintu, satu komando di bawah gugus tugas Rukun Warga (RW)," ujar Baequni, dikutip dari siaran pers UI, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Ia mengatakan, di setiap desa harus ada mitigasi, perawatan di rumah, hingga surveillance.

Hal itulah yang menjadi pentingnya peranan akar rumput dalam menangani pandemi Covid-19.

Apalagi menurut dia, keletihan sosial akibat pandemi ini adalah bentuk sebuah kondisi ketika masyarakat tidak peduli lagi pada kondisi pandemi.

"Akibatnya tidak mau mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ini terjadi karena masyarakat bingung dengan informasi yang simpang siur," kata dia.

Hal senada disampaikan Guru Besar Sosiologi FISIP UI Paulus Wirutomo.

Baca juga: Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Menurut dia, solusi gerakan akar rumput berupa pendekatan komunitas sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Banyak keunggulan dari pendekatan komunitas ini dibandingkan dengan program-program dari pemerintah yang selama ini telah dijalankan," kata dia.

Antara lain adalah pemberdayaan komunitas aspirasi warga yang mudah didengar, pengawasan sosial dan individu yang lebih mudah dilakukan, serta komitmen yang lebih besar terhadap kesehatan warga komunitasnya.

Menurut Paulus, komunitas juga lebih memahami potensi-potensi permasalahan yang muncul di antara warga daripada birokrasi daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com