Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Beri Penjelasan Lengkap soal Dampak Vaksin Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 25/02/2021, 09:22 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad meminta pemerintah memberikan informasi yang lengkap terkait vaksinasi Covid-19 kepada penyandang disabilitas, termasuk dampaknya.

"Perlu ada penjelasan, informasi yang lebih detail dan lebih masif kepada kami yang disabilitas ini supaya memang terkait dengan vaksin ini benar-benar bisa mendapatkan informasi seutuhnya," ungkap Bahrul dalam acara diskusi daring, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, belum ada penjelasan dari pemerintah perihal efek samping dari vaksinasi Covid-19 bagi kelompok difabel.

Hal itu tak dimungkiri menimbulkan kekhawatiran para penyandang disabilitas untuk menerima vaksin tersebut.

Padahal, kata Bahrul, penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian.

Sebagai contoh, Bahrul yang merupakan penderita cerebral palsy menceritakan pengalamannya ketika dirawat di rumah sakit. Ketika diinfus, tangan Bahrul kemudian menjadi kejang sehingga infusnya diganti.

Baca juga: Staf Khusus Presiden Apresiasi Rencana Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi ASN

"Harapan kami, rekomendasi adalah memperbaiki sistem informasi terkait dengan Covid dan vaksin itu sendiri," ujarnya.

Saat ini, vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sedang berlangsung secara bertahap. Tahap pertama yang mengikuti vaksinasi adalah para tenaga kesehatan.

Kini, pemberian vaksin memasuki tahap kedua yang menyasar petugas publik dan warga lanjut usia (lansia).

Kemudian, penerima vaksin untuk tahap berikut ya adalah masyarakat rentan di wilayah rentan yang akan dimulai pada April 2021.

Adapun total sasaran vaksinasi adalah 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com