JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad meminta pemerintah memberikan informasi yang lengkap terkait vaksinasi Covid-19 kepada penyandang disabilitas, termasuk dampaknya.
"Perlu ada penjelasan, informasi yang lebih detail dan lebih masif kepada kami yang disabilitas ini supaya memang terkait dengan vaksin ini benar-benar bisa mendapatkan informasi seutuhnya," ungkap Bahrul dalam acara diskusi daring, Rabu (24/2/2021).
Menurutnya, belum ada penjelasan dari pemerintah perihal efek samping dari vaksinasi Covid-19 bagi kelompok difabel.
Hal itu tak dimungkiri menimbulkan kekhawatiran para penyandang disabilitas untuk menerima vaksin tersebut.
Padahal, kata Bahrul, penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian.
Sebagai contoh, Bahrul yang merupakan penderita cerebral palsy menceritakan pengalamannya ketika dirawat di rumah sakit. Ketika diinfus, tangan Bahrul kemudian menjadi kejang sehingga infusnya diganti.
Baca juga: Staf Khusus Presiden Apresiasi Rencana Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi ASN
"Harapan kami, rekomendasi adalah memperbaiki sistem informasi terkait dengan Covid dan vaksin itu sendiri," ujarnya.
Saat ini, vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sedang berlangsung secara bertahap. Tahap pertama yang mengikuti vaksinasi adalah para tenaga kesehatan.
Kini, pemberian vaksin memasuki tahap kedua yang menyasar petugas publik dan warga lanjut usia (lansia).
Kemudian, penerima vaksin untuk tahap berikut ya adalah masyarakat rentan di wilayah rentan yang akan dimulai pada April 2021.
Adapun total sasaran vaksinasi adalah 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.