Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antusiasme akan Komnas Disabilitas Tinggi, 1.200 Orang Daftar Jadi Komisioner

Kompas.com - 03/02/2021, 13:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Antusiasme masyarakat terhadap pembentukkan Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) oleh pemerintah diklaim cukup tinggi.

Realisasi pembentukan Komnas Disabilitas tersebut sudah mulai dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (2/2/2021), Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, pihaknya membahas tindak lanjut pembentukan Komnas Disabilitas yang telah menarik minat masyarakat tersebut.

Baca juga: Temui Wamenkumham, Stafsus Presiden Bahas Rencana Pembentukan Komnas Disabilitas

Tak hanya dari segi pembentukan lembaganya, tetapi juga tahapan rekrutmen untuk calon komisioner di komisi tersebut.

"Kami membahas koordinasi lanjutan mengenai pembentukan Komnas Disabilitas dan membicarakan tingginya antusias masyarakat untuk menjadi calon komisioner Komnas Disabilitas," ujar Angkie, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/2/2021).

Angkie mengatakan, sejauh ini sudah ada 1.200 orang yang mengajukan diri untuk menjadi komisioner Komnas Disabilitas.

Tingginya minat masyarakat tersebut juga dinilainya sebagai tanda bahwa keberadaan Komnas Disabilitas sangat diperlukan.

"Terutama untuk menjamin terakomodirnya kebutuhan dan harapan para penyandang disabilitas," kata dia.

Baca juga: Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie yang juga menjadi tim panitia seleksi calon komisioner berharap terbentuknya Komnas Disabilitas dapat hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

Selain itu, Komnas Disabilitas juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Adapun pembentukan Komnas Disabilitas berdasarkan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Angkie Yudistia Ceritakan Sulitnya Difabel Hidup Mandiri

Komnas dibentuk dalam rangka penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Di samping itu, Komnas merupakan wujud implementasi dan pemantauan nasional terhadap Convention of The Right of Person With Disabilities (CRPD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com