Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: 4 Provinsi Berhasil Turunkan Persentase Kasus Aktif Selama PPKM

Kompas.com - 24/02/2021, 15:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, ada empat provinsi yang berhasil menurunkan persentase kasus aktif selama 6 pekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid I, II dan mikro.

Kasus aktif merupakan pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

"Empat provinsi itu termasuk DKI Jakarta, Banten lebih tinggi dari provinsi lain tetapi ini persentase, kita belum bicara jumlah. Kemudian Jogja penurunan dan Jawa Timur," kata Dewi dalam Talkshow BNPB, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: UPDATE 23 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 158.604

Dewi mengatakan, turunnya persentase kasus aktif Covid-19 ini dihitung dari empat titik waktu yaitu mulai dari sebelum PPKM jilid 1 dilaksanakan yaitu 10 Januari, PPKM jilid I pada 25 Januari, PPKM Jilid II 8 Februari dan PPKM mikro 22 Februari.

Ia mencontohkan, persentase kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta sebelum PPKM atau pada 10 Januari sebesar 15,01 persen. Kemudian, pada PPKM jilid I mengalami kenaikan mencapai 17,56 persen.

Lalu, persentase kasus aktif terus mengalami penurunan pada tahap PPKM Jilid II hingga PPKM mikro menjadi 3,98 persen.

Baca juga: Airlangga Klaim Kasus Aktif Covid-19 Sepekan Turun Signifikan, hingga 17,27 Persen

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, tiga provinsi yang menerapkan PPKM belum berhasil secara signifikan menurunkan persentase kasus aktif.

Tiga provinsi itu adalah Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kalau kita lihat Bali agak unik,terjadi peningkatan kasus karena ada kontribusi pariwisata, namun selama PPKM ini mereka konsisten tapi belum sampai ke titik awal persentasenya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com