Kompas.com - 20/02/2021, 11:51 WIB
Airlangga Hartarto DOK KEMENKO PEREKONOMIANAirlangga Hartarto
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengatakan, kasus aktif Covid-19 secara nasional selama satu pekan mengalami penurunan signifikan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, kasus aktif Covid-19 turun hingga minus 17,27 persen.

"Secara nasional, jumlah kasus aktif mengalami penurunan signfikan, yaitu minus 17,27 persen selama sepekan," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: Menurunnya Testing Covid-19 dan Target Jokowi Kuatkan 3T yang Seolah Hanya Wacana...

Sementara itu, secara spesifik di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, PPKM mikro dikatakan berhasil menekan kasus aktif dan kematian. PPKM mikro ini mulai diberlakukan pada 9 Februari 2021.

Airlangga memaparkan, tren kasus aktif Covid-19 di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengalami penurunan.

Tren kasus kematian di tiga provinsi, yaitu DKI, Jawa Barat, dan Bali juga mengalami penurunan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, bed occupancy rate atau keterpakaian tempat tidur di rumah sakit turun di bawah 70 persen.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 Turun karena Testing Merosot Drastis


Selanjutnya, kata Airlangga, tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh provinsi pun meningkat di kisaran 87,64 persen sampai 88,73 persen.

Ia mengatakan, selama penerapan PPKM mikro, Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan alat tes swab antigen sebanyak 653.375 unit.

Selanjutnya, sebanyak satu juta unit akan ditambahkan pada 23 Feburari 2021, bertepatan dengan dimulainya perpanjangan PPKM mikro.

Baca juga: Jumlah Testing Covid-19 Turun, Epidemiolog: Janji Penguatan 3T Sebatas Wacana

PPKM mikro akan diperpanjang sampai 8 Maret 2021. Airlangga pun meminta para gubernur di tujuh provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM mikro.

"Perpanjangan waktu diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Kita lihat dari tujuh provinsi, sudah seluruhnya mempersiapkan posko-posko dan kita lihat dari update yang ada sudah ada perbaikan," ujarnya.

Tes turun, positivity rate naik

Namun, jika dicermati, klaim pemerintah bahwa penurunan kasus Covid-19 terjadi karena merosotnya angka tes virus corona.

Jumlah pemeriksaan spesimen yang dilaporkan pemerintah bahkan merosot hingga di bawah 30.000 spesimen dalam sehari.

Pemeriksaan ini mundur seperti ke Agustus 2020, saat Jokowi menargetkan pemerintah memeriksa 30.000 spesimen per hari pada Juli 2020.

Baca juga: Jumlah Testing Covid-19 Turun, Menkes Sebut Efek Libur Panjang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X