Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Para Kader Minta Pengkhianat Dibersihkan dari Partai

Kompas.com - 24/02/2021, 14:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, para kader partai meminta pengkhianat untuk dibersihkan dari partai.

Adapun para pengkhianat yang dimaksud yaitu beberapa kader partai yang dianggap telah memunculkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat atau yang disebut GPKPD.

"Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka. Mereka minta para pengkhianat untuk dibersihkan dari partai ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Demokrat Pastikan Kader yang Terlibat Kudeta Kena Sanksi Tegas, Paling Berat Pemecatan

Hal tersebut, menurut dia, dikarenakan kader-kader merasa tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinodai oleh kader-kader pengkhianat.

Menurut dia, para kader yang disebut militan atau pemilik suara sah itu tak terima adanya kader pengkhianat.

"Kader militan dan para pemilik suara sah ini tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat," papar dia. 

Herzaky mengatakan, Ketum Demokrat, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai sudah menyimak suara para kader militan itu.

Menurut dia, Demokrat akan melakukan penegakkan hukum yang berlaku di internal partai.

Ia menilai, ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha GPKPD, salah satunya sanksi pemecatan.

"Sanksi tegas sudah pasti akan diberikan, kepada siapa pun yang terlibat. Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan," ujar dia.

Baca juga: Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Awal Februari, AHY sempat mengutarakan adanya sebuah gerakan yang menginginkan pelengseran dirinya sebagai Ketum Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021). Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Menanggapi gerakan ini, AHY sudah menginstruksikan seluruh jajaran pengurus serta kader partai untuk melawan dan mencegah pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai atau kudeta.

"Mari kita lawan, cegah, tangkal, dan hadapi para pelaku GPK-PD (gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat dengan keberanian seorang patriot," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: AHY Tak Lagi Seret Jokowi dalam Isu Kudeta Partai, Pengamat: Strategi Bagus

Selain itu, AHY juga meminta para kader tidak menjadi pengkhianat partai. Sebab, ia menekankan, pengkhianat tidak akan diterima di tengah organisasi manapun.

"Sekali dicap pengkhianat, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu seumur hidup kita," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com