Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Kompas.com - 23/02/2021, 14:55 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membantah adanya rencana aksi yang didorong oleh Indonesia terkait kudeta militer di Myanmar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah menanggapi sebuah pemberitaan yang menyebutkan adanya dukungan Indonesia terhadap pemilihan baru di negara tersebut.

"Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan bahwa seakan-akan mendukung adanya satu proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia," ucap Faiza dalam konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar

Faiza menuturkan, posisi Indonesia atas perkembangan politik yang terjadi di Myanmar tidak berubah sedari awal.

Menurut dia, Indonesia menekankan pada penyelesaian secara damai.

"Karena yang kita ingin garisbawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar, yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif yang melibatkan semua pihak," ujarnya.

Maka dari itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi sejumlah negara ASEAN lainnya untuk berkonsultasi.

Baca juga: Kiprah Lagu Ampun Bang Jago, dari Protes Omnibus Law hingga Warnai Kudeta Myanmar

Faiza menambahkan, proses kunjungan Retno tersebut masih berlangsung.

Adapun pemberitaan tersebut menimbulkan aksi demonstrasi di Gedung Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Yangon.

Namun, menurut Faiza, pihak KBRI di Myanmar menangani hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com