Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar

Kompas.com - 05/02/2021, 13:25 WIB
Militer Myanmar berjaga di sebuah pos pemeriksaan dengan kendaraan lapis baja yang memblokir jalan menuju gedung parlemen pada Selasa, (2/2/2021). APMiliter Myanmar berjaga di sebuah pos pemeriksaan dengan kendaraan lapis baja yang memblokir jalan menuju gedung parlemen pada Selasa, (2/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dengan Malaysia mendorong digelarnya pertemuan menteri luar negeri (menlu) negara-negara ASEAN.

Pertemuan ini bertujuan membahas kudeta militer di Myanmar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin di Istana Merdeka, Jumat (4/2/2021).

Baca juga: Kiprah Lagu Ampun Bang Jago, dari Protes Omnibus Law hingga Warnai Kudeta Myanmar

"Sebagai satu keluarga (ASEAN), kami minta dua Menlu (Indonesia dan Malaysia) untuk berbicara dengan Chair of ASEAN," kata Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

"Guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Secara detiail kami juga telah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri (Malaysia) mengenai ini," tuturnya.

Jokowi menuturkan, Indonesia dan Malaysia menyampaikan rasa prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua negara pun berharap perbedaan politik di negara tersebut itu dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Organisasi Masyarakat Sipil Desak Militer Pulihkan Internet dan Demokrasi di Myanmar

"Dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN," kata Jokowi.

"Terutama prinsip rule of laws, good governance, demokrasi, HAM dan pemerintahan yang konstitusional," ucapnya.

Diberitakan, Militer Myanmar mengklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Pemerintah Indonesia Sampaikan Keprihatinan



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.