Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi SE Kapolri soal UU ITE, Pimpinan Komisi III: Polisi Harus Adil Mengklasifikasi Laporan Terkait ITE

Kompas.com - 23/02/2021, 13:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi terbitnya surat edaran Kapolri yang isinya meminta penyidik Polri untuk dapat membedakan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik.

Sahroni berharap, surat edaran tersebut dapat mendorong kepolisian untuk bersikap adil dalam mengklasifikasi laporan dari masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Saya rasa ini kebijakan yang sangat bagus dari Kapolri. Terutama dalam poin polisi harus bisa membedakan antara kritik, hoaks, dan pencemaran nama baik," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Presiden Dinilai Sadar Saat Negara Kehilangan Vitamin Berupa Kritik

"Namun ini juga sekaligus menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kepolisian, di mana polisi harus benar-benar adil dalam mengklasifikasi laporan terkait ITE tersebut," ujar Sahroni.

Politikus Nasdem itu menuturkan, polisi juga mesti sadar bahwa kinerja mereka tidak hanya diawasi oleh Komisi III DPR, tetapi juga oleh masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat akan sangat mudah terpapar informasi apabila terjadi ketidakadilan.

Oleh sebab itu, ia mengharapkan seluruh personel Polri dapat menjalankan instruksi Kapolri tersebut.

"Jadi mudah-mudahan instruksi yang sangat bagus dari kapolri bisa dieksekusi dengan baik pula oleh semua jajaran polri," kata dia.

Baca juga: Instruksi Kapolri: Gelar Perkara UU ITE Harus Bersama Kabareskrim

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil. Hal itu ia sampaikan melalui surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis Kapolri dalam SE.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Nasional
Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi 'Online'

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

Nasional
Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Nasional
Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com