Wacana Revisi UU ITE, Presiden Dinilai Sadar Saat Negara Kehilangan Vitamin Berupa Kritik

Kompas.com - 23/02/2021, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menyadari bahwa negara kehilangan masukan dari warganya berupa kritik.

Hal tersebut disampaikan Pangi menanggapi usulan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digulirkan Jokowi.

"Syukur Presiden sudah siuman sehingga ada niat untuk revisi UU ITE ini, tapi apakah ini hanya sebatas dagelan politik atau panggung sandiwara belaka?" ujar Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/2/2021).

"Presiden seolah siuman setelah negara kehilangan vitamin, akibat keringnya kritik, sementara puji pujian terhadap pemerintah mengalami obesitas," kata dia.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE Diharapkan Bukan Basa-Basi Politik Presiden

Pangi mengatakan, sejak awal masyarakat sudah dibuat khawatir dengan pasal karet UU ITE yang membungkam kebebasan berpendapat atau freedom of speech.

Hal tersebut berujung dengan memenjarakan orang-orang yang terkenal vokal mengkiritik pemerintah.

Bahkan, menurut dia, korban dari pasal karet UU ITE tersebut sudah terlalu banyak.

"Fenomena warga negara yang kritis (critical citizen) ada dalam ruang wilayah sistem demokrasi yang ideal, kemunculan warga yang kritis menstabilkan kehidupan politik," kata dia.

Baca juga: Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Ketua Komisi III: Terobosan Progresif

Selain itu, kehadiran critical democracy juga disebutkannya mengindikasikan kehidupan politik yang sehat apabila diikuti tekanan untuk perbaikan institusional

Sebab dalam demokrasi, kata dia, salah satu yang dijamin adalah kebebasan sipil.

Pangi mengatakan, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kualitas demokrasi menurun dan daya tahannya melemah baik itu dalam kebebasan berpendapat maupun berekspresi.

Penurunan tersebut terlihat dari data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam laporan tersebut, kata dia, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan 5,59 untuk kebebasan sipil.

"Turunnya indeks demokrasi Indonesia jelas punya konsekuensi logis terhadap tingkat kepercayaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia, terkait pinjaman dan lain lain," kata dia.

Baca juga: Instruksi Kapolri: Gelar Perkara UU ITE Harus Bersama Kabareskrim

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Nasional
Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Nasional
Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Nasional
Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.