Kompas.com - 22/02/2021, 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menunjuk staf ahlinya, Henri Subiakto, menjadi Ketua Subtim I Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Ketua Subtim I di Kementerian Kominfo yang dipimpin oleh Profesor Hendri Subiakto," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Adapun Subtim I yang dimaksud adalah tim yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam kerangka tim pelaksana.

Tim pelaksana tersebut merupakan salah satu bagian dari struktur Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengkaji UU ITE.

Baca juga: Bentuk Tim Kajian UU ITE, Mahfud Libatkan Menkominfo hingga Kapolri

Henri Subiakto merupakan Ketua Panja RUU ITE pada tahun 2016. Selain itu, Henri merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi Unair.

Selain tim pelaksana, susunan Tim Kajian UU ITE juga terdapat tim pengarah yang terdiri dari Mahfud, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Merujuk beleid Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021, Subtim I sendiri disebut sebagai Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE.

Sub tim I nantinya merumuskan kriteria implementasi atas pasal-pasal tertentu di UU ITE yang selama ini dianggap menimbulkan multitafsir.

Baca juga: Mahfud Sebut UU ITE Bakal Dibawa ke DPR jika Tim Kajian Putuskan Revisi

Selain Subtim I, tim pelaksana juga mempunyai Sub tim II yang berasal dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham)

Subtim II sendiri dikomandoi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

Johnny menegaskan, pemerintah tetap memilih jalur pengkajian UU ITE kendati judicial review terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir telah 10 kali ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun, demi manfaat kehidupan bermasyarakat dan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan UU itu sendiri," terang Johnny.

Baca juga: Mahfud: Kajian UU ITE Perlu Waktu 2 Bulan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU ITE jika implementasinya tak memberikan rasa keadilan.

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir. Jika revisi UU ITE dilakukan, Jokowi akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.