Kompas.com - 22/02/2021, 14:35 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation. Webinar Tanoto FoundationMenkopolhukam Mahfud MD memberi pandangan ke Alumni Tanoto Foundation.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memerlukan waktu sekitar dua bulan.

Pembentukan tim ini guna mengkaji aturan yang selama ini dianggap pasal karet (haatzai artikelen), baik dari sisi implementasi maupun substansinya.

"Karena ini diskusi, maka perlu waktu kita mengambil waktu sekitar dua bulan sehingga nanti saudara sekalian tim ini akan laporan ke kita, apa hasilnya," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Tindak Lanjuti Arahan Jokowi, Mahfud Bentuk Tim Kajian UU ITE

Mahfud mengatakan, apabila hasil pengkajian memutuskan untuk merevisi UU ITE, pihaknya akan menyampaikan ke DPR.

"Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR karena UU ini ada di Prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan," kata Mahfud.

Di samping itu, selama jalannya pengkajian tersebut, Mahfud mengingatkan supaya Polri dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan UU ITE betul-betul tidak multitafsir.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir, tapi orang merasa adil, 'Oh ya, benar ini bukan berlaku a, b'," kata Mahfud.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, pemerintah tetap mengambil jalur pengkajian kendati judicial review terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir telah 10 kali ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Bahas Revisi UU ITE, Mahfud Bakal Undang LSM hingga Kelompok Prodemokrasi

"Namun, demi manfaat kehidupan bermasyarakat dan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan UU itu sendiri," terang Johnny.

Adapun susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X