Wapres Minta Kepala Daerah Cegah dan Hentikan Penambangan Liar

Kompas.com - 22/02/2021, 15:44 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepala daerah mencegah dan secara tegas menegakkan hukum terhadap penambangan dan penebangan liar.

Pasalnya, salah satu penyebab bencana alam yang belakangan ini terjadi di Tanah Air seperti banjir atau longsor adalah akibat adanya penambangan atau penebangan liar.

“Kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran segera melakukan pencegahan dan menghentikan penambangan liar sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut,” kata Ma'ruf saat berkunjung ke lokasi banjir di Karawang, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Penambangan Batu Ilegal di Kawasan Geopark Ciletuh Dihentikan

Wapres mencontohkan bencana banjir di Subang dan Karawang, Jawa Barat.

Menurut dia, bencana tersebut selain karena curah hujan tinggi, juga karena kerusakan ekosistem lingkungan.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepala daerah untuk melakukan perbaikan, pencegahan, penertiban, dan meningkatkan penegakan hukum nya.

"Karena itu dilakukan pengetatan di daerah sumber bencana, seperti di Karawang, Subang yang ternyata di hulu ada kerusakan lingkungan sehingga tidak boleh dibiarkan," ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Sudah Berulang Kali Minta Penambangan Hutan Penyebab Banjir Dievaluasi

Menurut Ma'ruf, hal tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan banjir dalam jangka panjang.

Selain perbaikan rutin seperti perbaikan saluran air, penguatan tanggul, dan infrastuktur lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X