Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Pesantren Rizieq Shihab di Megamendung...

Kompas.com - 17/02/2021, 12:47 WIB
Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. ANTARA FOTO/FAUZANRizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir.

Di lahan tersebut, berdiri Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah milik Rizieq Shihab.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 18 Desember 2020, PTPN VIII telah melayangkan somasi kepada pengelola pondok pesantren dan seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Bogor.

Baca juga: Lahan Pesantren Rizieq Shihab Akan Diambil Alih, Ini Penjelasan PTPN VIII

PTPN VIII mengeklaim, lahan yang menjadi lokasi pesantren tersebut merupakan areal sah milik perusahaan berdasarkan sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Menurut pihak PTPN VIII, penguasaan tanah yang menjadi lokasi pondok pesantren tidak memiliki izin dan persetujuan PTPN VIII selaku pemilik sah.

Lewat surat somasi itu, PTPN VIII meminta pengelola pondok pesantren menyerahkan lahan milik perusahaan yang ditempati selambat-lambatnya tujuh hari kerja.

"Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon dapat dipahami," kata Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT saat dihubungi Kompas.com, 24 Desember 2020.

Jika peringatan itu tidak diindahkan, PTPN VIII bakal melaporkan masalah tersebut ke polisi.

Tanggapan pihak Rizieq

Setelah disomasi, Rizieq, yang juga merupakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) sebelum organisasi tersebut dibubarkan pemerintah, angkat bicara.

Baca juga: Pihak Rizieq Shihab Tegaskan Tak Akan Serahkan Lahan Ponpes Megamendung ke PTPN VIII, kecuali...

Menurut dia, lahan tempat pondok pesantren dibeli dari petani. Dokumen pembelian pun sudah ditandatangani dan dilaporkan ke RT hingga gubernur.

Rizieq pun tak menampik bahwa status tanah pesantren adalah HGU atas nama PTPN VIII.

Akan tetapi, menurut dia, lahan itu telah digarap oleh masyarakat selama 30 tahun dan PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, bahkan menelantarkannya.

Maka dari itu, mengacu pada Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masyarakat dinilai berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarapnya.

"Masyarakat Megamendung itu sendiri sudah 30 tahun lebih menggarap lahan tersebut. Jadi tanah yang didirikan Ponpes Markaz Syariah itu semua ada suratnya. Itulah yang dinamakan membeli tanah over garap," ucap Rizieq dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, 24 Desember 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X